JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan gratifikasi berupa pemberian fasilitas jet pribadi kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lembaganya akan terlebih dahulu menelusuri informasi dari sumber terbuka, termasuk pemberitaan media, sebelum menentukan langkah lanjutan.
"Ya nanti kami pertama open source dulu, dari media dulu," ujar Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.Baca Juga:
Menurut Setyo, penelusuran awal diperlukan untuk memastikan apakah fasilitas yang diterima Menteri Agama masuk dalam kategori gratifikasi dan apakah terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan jabatan.
"Nanti dilihat dan kami pastikan dulu, apakah ada sisi-sisi yang kemudian berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan jabatannya?" kata dia.
Ia menegaskan KPK tidak dapat serta-merta menyimpulkan adanya pelanggaran tanpa melalui proses klarifikasi dan kajian.
Proses tersebut akan menentukan apakah perkara ini layak ditindaklanjuti atau tidak.
Sebelumnya, pada 16 Februari 2026, beredar di media sosial X informasi mengenai kunjungan Menteri Agama menggunakan jet pribadi.
Kunjungan tersebut diketahui berlangsung pada 15 Februari 2026 ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menjelaskan jet pribadi tersebut merupakan milik Oesman Sapta Odang.
Pesawat itu, kata dia, dipinjamkan untuk mendukung agenda Menteri Agama yang padat.
"Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO yang berinisiatif menyiapkan jet pribadi agar Menag bisa hadir," ujar Thobib dalam keterangan resmi di laman Kementerian Agama, Senin.
KPK menyatakan akan mengkaji seluruh informasi secara menyeluruh sebelum mengambil sikap.
Dugaan gratifikasi sendiri dalam aturan hukum di Indonesia merujuk pada pemberian kepada pejabat negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.*
(at/ad)
JAKARTA Sebanyak 179 korban penipuan pendaftaran CPNS bodong menolak tawaran ganti rugi senilai Rp500 juta yang pernah diajukan pihak Ni
ENTERTAINMENT
SUMATERA BARAT Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali mengambil alih 1.583 hektar lahan konsesi PT Sukses Jaya Wood
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 mulai direalisasikan sejak ditetapkan pada 12 Februari 2026. Seluruh S
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Polemik dugaan penyalahgunaan dana bantuan banjir tahun 2025 di Kota Padangsidimpuan terus bergulir. Dua kali surat resm
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Musholla AlIkhlas AlM H Dahlan Lubis, yang berlokasi di Jalan Ikan Hiu No. 3, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur,
AGAMA
SOLO Rismon Sianipar tampil sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram y
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, Rabu (18/2/2026), menyebabkan Jalan Asrama dan sejumlah jalan
PERISTIWA
BADUNG Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan angka stunting, penganggu
PEMERINTAHAN
