Inara Rusli Ganti Nama Jadi Inara Sati, Ungkap Dua Putranya Didiagnosis ADHD dan Autisme
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
TAPANULI SELATAN — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemantau Uang Rakyat (GEMPUR) Tabagsel menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (19/2/2026).
Mereka mendesak Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Pargarutan terkait dugaan mark-up anggaran tahun 2025.
Koordinator aksi, Alpin Praja Tanjung, dalam orasinya menyoroti dugaan persekongkolan antara pejabat Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur.Baca Juga:
Ia menyebut praktik tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan publik.
"Kami mendesak Bupati Tapsel untuk segera mencopot Kadis Kesehatan dan Kapus Pargarutan terkait dugaan mark-up anggaran 2025," ujar Alpin di hadapan massa aksi di Sipirok.
Selain pencopotan jabatan, GEMPUR juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tersebut secara transparan.
Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran 2025 di Puskesmas Pargarutan.
Aksi di halaman Kantor Bupati sempat diwarnai ketegangan setelah salah seorang anggota Satpol PP melarang massa mengambil foto di area lobi kantor.
Massa memprotes larangan tersebut dengan alasan kantor pemerintahan merupakan fasilitas publik.
Situasi memanas beberapa saat sebelum akhirnya mereda setelah dilakukan komunikasi antara aparat dan demonstran.
Usai berorasi di Kantor Bupati, massa bergerak ke Kantor Dinas Kesehatan.
Perwakilan diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Suryadi, yang menyatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pimpinan.
Massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
Perwakilan kejaksaan menerima laporan resmi dari GEMPUR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum.
Alpin menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses tersebut.
"Kami tidak ingin ada pembiaran. Jika tidak ada respons, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar," katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala Puskesmas Pargarutan terkait tudingan tersebut.*
(ad)
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL