Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh pembelaan (pledoi) yang diajukan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk BBM di PT Pertamina dan anak perusahaannya.
Sidang yang berlangsung hingga Jumat dini hari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadirkan Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne yang menyampaikan pembelaan masing-masing, baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukum.
Jaksa Zulkipli menegaskan, inti perkara terletak pada cara menafsirkan fakta persidangan.Baca Juga:
Menurutnya, rangkaian tindakan para terdakwa merupakan penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan melawan hukum.
Dalam kluster penjualan solar yang melibatkan Riva dan Maya, JPU membantah klaim keuntungan yang disebut terdakwa.
"Keuntungan yang mereka sebut berasal dari penjualan kepada sektor pemerintah dan masyarakat, sedangkan penjualan ke industri tertentu justru merugi karena dilakukan di bawah harga terendah atau bottom price," ujar Zulkipli.
Jaksa menyoroti pula pengabaian instrumen pengujian harga saat perpanjangan kontrak.
Praktik mempertahankan konsumen yang merugikan dinilai bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kepatutan bisnis.
Sementara itu, dalam kluster pengadaan dan impor BBM, pembelaan Edward Corne justru memperkuat dakwaan.
JPU menemukan indikasi perlakuan istimewa dan kebocoran informasi rahasia melalui pesan WhatsApp terkait Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) yang seharusnya bersifat rahasia.
Jaksa menilai, bocornya informasi ini melanggar pedoman pengadaan internal Pertamina dan berpotensi merugikan perusahaan secara signifikan.
Sebagai tindak lanjut, tim JPU akan menyusun tanggapan tertulis (replik) untuk mematahkan seluruh argumen terdakwa.
Dokumen replik dijadwalkan dibacakan pada sidang lanjutan Senin, 23 Februari 2026.
Proses persidangan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola energi nasional sekaligus penguatan mekanisme akuntabilitas perusahaan BUMN.*
(ad)
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL