Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadhan, dalam kasus peredaran narkoba di Kepulauan Riau, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
"Kalau hak asasi manusia itu menentang hukuman mati, ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup," ujar Pigai kepada wartawan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).
Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan.Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang KUHP baru telah mengatur masa percobaan selama 10 tahun bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman mati.
"Kalau dia berperilaku baik, kemungkinan hukuman mati belum tentu dijalankan," tambahnya.
Pigai juga menyinggung praktik hukuman mati di negara lain, seperti Cina, khususnya untuk pelaku kekerasan seksual.
Ia menekankan, Indonesia tetap membuka pintu bagi laporan kejahatan terhadap anak dan akan memberikan penguatan perlindungan hukum.
"Semua kita memberi penguatan dan perlindungan yang pasti supaya di masa yang akan datang kita bisa menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi mereka," ujarnya.
Lebih lanjut, Pigai mengungkapkan bahwa pada 23 Februari 2026, Kementerian HAM bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam melindungi anak dari tindak kejahatan.
Kasus Fandi Ramadhan sebelumnya menjadi sorotan publik karena tuntutan hukuman mati terhadap ABK yang diduga tidak mengetahui keberadaan narkoba dalam kapal Sea Dragon.
Pernyataan Pigai menekankan perlunya keadilan dan penghormatan terhadap hak hidup, sekaligus menegaskan posisi HAM Indonesia dalam perlindungan terdakwa dan anak.*
(tt/ad)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL