Ini Lima Kesalahan Pola Pikir yang Menghambat Kehidupan Menurut Islam
JAKARTA Pakar ekonomi syariah, Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, Lc., M.Ec., mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir negatif menj
AGAMA
JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadhan, dalam kasus peredaran narkoba di Kepulauan Riau, bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
"Kalau hak asasi manusia itu menentang hukuman mati, ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup," ujar Pigai kepada wartawan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).
Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan.Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang KUHP baru telah mengatur masa percobaan selama 10 tahun bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman mati.
"Kalau dia berperilaku baik, kemungkinan hukuman mati belum tentu dijalankan," tambahnya.
Pigai juga menyinggung praktik hukuman mati di negara lain, seperti Cina, khususnya untuk pelaku kekerasan seksual.
Ia menekankan, Indonesia tetap membuka pintu bagi laporan kejahatan terhadap anak dan akan memberikan penguatan perlindungan hukum.
"Semua kita memberi penguatan dan perlindungan yang pasti supaya di masa yang akan datang kita bisa menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi mereka," ujarnya.
Lebih lanjut, Pigai mengungkapkan bahwa pada 23 Februari 2026, Kementerian HAM bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam melindungi anak dari tindak kejahatan.
Kasus Fandi Ramadhan sebelumnya menjadi sorotan publik karena tuntutan hukuman mati terhadap ABK yang diduga tidak mengetahui keberadaan narkoba dalam kapal Sea Dragon.
Pernyataan Pigai menekankan perlunya keadilan dan penghormatan terhadap hak hidup, sekaligus menegaskan posisi HAM Indonesia dalam perlindungan terdakwa dan anak.*
(tt/ad)
JAKARTA Pakar ekonomi syariah, Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, Lc., M.Ec., mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir negatif menj
AGAMA
PANGKALPINANG Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 menjad
NASIONAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 masih menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menen
EKONOMI
ACEH TAMIANG Pemulihan sektor pertanian di wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi terus menunjukkan perkembangan positif.
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH TIMUR Polres Aceh Timur, Polda Aceh, masih menyelidiki penemuan jenazah seorang bayi perempuan yang ditemukan mengapung di aliran S
PERISTIWA
LANGKAT Ketua DPD PKN II Kabupaten Langkat Abd Rasyidin Pane, Ketua DPD PKN II Kota Binjai Mohan (KYBO), dan Ketua Satgas IPK Kota Binja
NASIONAL
JAKARTA Polemik penunjukan Aisyah Zakkiyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 19
EKONOMI
SUKABUMI Menembus hutan hujan tropis di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan mengarungi derasnya Sungai Cicatih hingg
NASIONAL
JAKARTA Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentuka
EKONOMI
JAKARTA Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke79 dimanfaatkan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono untuk menegaskan kem
EKONOMI