JAKARTA – Polemik penunjukan Aisyah Zakkiyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 19 Mei 2026 kembali memunculkan diskusi publik mengenai pentingnya profesionalisme dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).
Perbincangan menguat setelah muncul berbagai tanggapan di media sosial yang mempertanyakan dasar pengangkatan Aisyah Zakkiyah sebagai komisaris.
Selain menyoroti aspek kompetensi, publik juga menyoroti isu dugaan hubungan kekerabatan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.Baca Juga:
Hingga kini belum terdapat pernyataan resmi dari pihak terkait yang mengonfirmasi maupun membantah isu tersebut.
Menanggapi dinamika tersebut, pengamat politik Samuel F. Silaen menilai polemik yang berkembang seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola BUMN yang lebih transparan, profesional, dan berbasis kompetensi.
Menurut Samuel, setiap pengisian jabatan strategis di perusahaan pelat merah harus dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik agar tidak memunculkan persepsi negatif terhadap independensi pengelolaan BUMN.
"Publik tentu memiliki hak untuk mempertanyakan dasar penunjukan pejabat di BUMN. Karena itu, transparansi menjadi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa setiap keputusan benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan perusahaan," ujar Samuel kepada awak media di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Samuel mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menerapkan sistem merit atau meritokrasi pada setiap proses pengisian jabatan strategis.
Menurutnya, apabila muncul persepsi bahwa pengangkatan pejabat lebih didasarkan pada kedekatan personal dibandingkan kompetensi, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan negara.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi konflik kepentingan, terutama apabila terdapat hubungan yang dapat menimbulkan persepsi publik mengenai independensi dalam proses pengambilan keputusan.
"BUMN harus menjadi contoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, setiap potensi konflik kepentingan harus diantisipasi sejak awal melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel," katanya.
Samuel berpandangan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance bukan hanya menjadi kebutuhan internal perusahaan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat maupun investor.
BATU BARA Dimulainya tahun ajaran baru 2026 di seluruh Indonesia disambut gembira oleh para pelajar yang kembali mengikuti kegiatan bela
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjadikan semangat olahraga sebagai energi baru dalam membangun Kota
OLAHRAGA
OlehDjarot Saiful HidayatKEJAKSAAN Agung berdiri di atas mandat yang jelas sejak Republik ini lahir, yaitu menjadi benteng terakhir yang me
OPINI
JAKARTA Pakar ekonomi syariah, Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, Lc., M.Ec., mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir negatif menj
AGAMA
PANGKALPINANG Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 menjad
NASIONAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2026 masih menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menen
EKONOMI
ACEH TAMIANG Pemulihan sektor pertanian di wilayah Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi terus menunjukkan perkembangan positif.
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH TIMUR Polres Aceh Timur, Polda Aceh, masih menyelidiki penemuan jenazah seorang bayi perempuan yang ditemukan mengapung di aliran S
PERISTIWA
LANGKAT Ketua DPD PKN II Kabupaten Langkat Abd Rasyidin Pane, Ketua DPD PKN II Kota Binjai Mohan (KYBO), dan Ketua Satgas IPK Kota Binja
NASIONAL
JAKARTA Polemik penunjukan Aisyah Zakkiyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 19
EKONOMI
