Jalan Pemprov Sumut Menuju Tangkahan Telan Korban, Dinas SDA Buka Suara
LANGKAT Jalan terputus menuju objek wisata Tangkahan, tepatnya di kawasan Titi Kurus, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupa
PERISTIWA
JAKARTA – Survei terbaru lembaga Indekstat mengungkap ketidakpastian publik terhadap potensi kembalinya peran TNI dan Polri dalam politik praktis.
Sebanyak 61,2 persen responden menyatakan khawatir jika aparat militer dan kepolisian kembali menjalankan fungsi dwifungsi, sementara 12 persen tidak khawatir dan 16 persen lainnya menjawab tidak tahu.
Meski demikian, data survei menunjukkan fakta menarik: hampir setengah responden (47,2 persen) justru setuju jika personel TNI dan Polri menempati jabatan sipil dengan tujuan efisiensi pembangunan.Baca Juga:
Sebaliknya, 41,2 persen menolak, dan sisanya 11,6 persen tidak memberikan jawaban.
Direktur Indekstat, Ali Mahmudin, menjelaskan bahwa survei ini melibatkan 1.200 responden acak dari seluruh Indonesia berusia minimal 17 tahun, dengan margin error 2,9 persen, dan dilakukan secara tatap muka pada 11–25 Januari 2026.
"Mayoritas yang khawatir terhadap peran TNI-Polri di politik praktis cenderung menolak penempatan mereka di jabatan sipil," kata Ali dalam rilis daring, Sabtu (21/2/2026).
Rincian survei menunjukkan bahwa di antara responden yang sangat khawatir, sebanyak 62,1 persen sangat tidak setuju TNI dan Polri menempati jabatan sipil, sementara 17,3 persen tidak setuju.
Sedangkan kelompok yang khawatir secara umum, 64,8 persen menolak, dan 27,7 persen sangat menolak.
Beberapa pihak menanggapi hasil survei ini secara hati-hati. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi RI, Hariqo Satria, menyebut akan mempelajari data lebih mendalam terkait TNI/Polri dan birokrasi sipil.
Sementara itu, Wakil Ketua Harian PKB, Gielbran Muhammad Noor, menilai penempatan TNI dalam jabatan sipil dapat meningkatkan efektivitas program pemerintah.
"Meski ada risiko yang perlu diwaspadai bersama, TNI efisien sebagai roda pembangunan," katanya, sambil menegaskan keyakinannya bahwa Orde Baru tidak akan muncul kembali.
Hasil survei ini menunjukkan dualitas persepsi publik: kekhawatiran terhadap potensi dwifungsi tetap ada, tetapi sebagian besar masyarakat masih melihat peran TNI dan Polri di birokrasi sipil sebagai solusi untuk efisiensi pembangunan.*
(tt/ad)
LANGKAT Jalan terputus menuju objek wisata Tangkahan, tepatnya di kawasan Titi Kurus, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupa
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya. Parta
POLITIK
ACEH UTARA Sejumlah penyintas banjir di hunian sementara (huntara) Desa Keude Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh,
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan dana bantuan sebesar Rp435,3 miliar untuk membantu pemulihan masyarakat yang terdampak
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Roy Suryo menyebut tiga akun media sosial yang menurutnya menjadi pemicu perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hakim dapat memerintahkan mantan Presiden Joko Widodo atau J
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Kecelakaan tunggal terjadi di Dusun Titi Kurus, Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, S
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyatakan produksi beras nasional telah mencapai swasembada dan Indonesia kembali melakukan ekspor beras k
EKONOMI
JAKARTA Komedian Andre Taulany resmi menikahi Amanda Rigby pada Minggu, 20 September 2026. Momen akad nikah keduanya beredar di media so
ENTERTAINMENT
MEDAN Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut Gandi Parapat, menyerukan agar seluruh orang tua siswa melara
KESEHATAN