Sidang Perdana Gugatan Legalisir Ijazah Jokowi Digelar, Penggugat Serahkan Perbaikan Gugatan
JAKARTA Sidang perdana perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait keabsahan dokumen legalisir ijazah Presiden ke7 RI Joko Wi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) di Sumatra.
Penggeledahan ini dilakukan pada 12–14 Februari 2026 dan menyasar sejumlah kantor perusahaan serta rumah pribadi tersangka.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa dari penggeledahan tersebut pihaknya berhasil menyita enam unit mobil mewah, termasuk Toyota Alphard, Corolla Hybrid, Avanza, beserta BPKB, serta tiga kendaraan roda empat lainnya.Baca Juga:
"Yang jelas, ada satu unit Alphard disita dari rumah tersangka di Medan, sementara tiga kendaraan lainnya berada di Pekanbaru," ujar Anang, Minggu (22/2).Selain kendaraan, penyidik juga mengamankan alat bukti elektronik seperti laptop, CPU, alat komunikasi, hingga sertifikat tanah.
Penggeledahan tersebar di 11 lokasi di Sumatera Utara (Medan) dan lima lokasi di Pekanbaru.Kasus ini bermula dari kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh pemerintah.
Namun, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor yang diklaim sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO). Dugaan keterlibatan oknum penyelenggara negara memuluskan praktik ini untuk mendapatkan kickback, menimbulkan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp10,6–14,3 triliun.
Hingga saat ini, Jampidsus Kejagung telah menetapkan 11 tersangka, di antaranya pejabat pemerintah dan direktur perusahaan swasta:
1. R Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) – Direktur Teknis Kepabeanan DJBC
2. Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) – Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Kemenperin
3. Muhammad Zulfikar (MZ) – Kepala Seksi Penyuluhan KPBC Pekanbaru
4. ES – Direktur PT SMP, PT SMA, PT SMS
5. ERW – Direktur PT BMM
6. FLX – Dirut PT AP & Head Commerce PT AP
7. RND – Direktur PT TAJ
8. TNY – Direktur PT TEO & Pemegang Saham PT Green Product International
9. VNR – Direktur PT SIP
10. RBN – Direktur PT CKK
11. YSR – Dirut PT MAS & Komisaris PT SBPKejagung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas tindak pidana korupsi di sektor ekspor CPO dan menghimbau masyarakat melaporkan segala aktivitas mencurigakan terkait peredaran komoditas sawit.
"Upaya paksa ini menunjukkan keseriusan Kejagung dalam memberantas praktik korupsi skala besar yang merugikan negara," kata Anang.*
(bi/ad)
Baca Juga:
JAKARTA Sidang perdana perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait keabsahan dokumen legalisir ijazah Presiden ke7 RI Joko Wi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Utama PT AKAB atau PT GoTo, Andre Soelistyo, membantah uang Rp809 miliar dalam transaksi antara PT AKAB dan PT G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jakarta Selatan berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kanto
PERISTIWA
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi sorotan mengenai posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sidan
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan ucapan selamat Hari Veteran Nasional 2026 dari Presiden Prabowo Subianto kep
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah membantah anggapan bahwa Sutrimo berstatus sebagai kepala rumah tangga atau karumga sebagaiman
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Polda Metro Jaya melakukan pembongkaran kembali makam atau ekshumasi terhadap Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga) eks Jampid
HUKUM DAN KRIMINAL
NABIRE Kementerian Pekerjaan Umum atau PU membangun gedung Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Majelis Rakyat Pa
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya saksi berinisial WL yang dipanggil untuk diperiksa dalam perkara dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda RF, 31 tahun, yang terbukti terlibat d
HUKUM DAN KRIMINAL