JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti serangkaian kasus yang melibatkan anggota Polri pada awal 2026, mulai dari dugaan penyalahgunaan narkoba hingga insiden kekerasan yang menimpa warga sipil, termasuk tewasnya seorang pelajar akibat penganiayaan anggota Brimob di Tual, Maluku.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menegaskan bahwa langkah paling mendesak untuk mencegah kasus serupa adalah penindakan tegas yang transparan dan akuntabel.
"Yang pertama-tama kami memang menyayangkan berbagai kasus yang terjadi, baik yang terkait narkoba maupun kekerasan. Termasuk kekerasan yang dilakukan Brimob terhadap anak-anak, seperti yang terjadi di Tual. Yang paling penting adalah memastikan kejadian serupa tidak terulang, kapanpun dan di manapun," ujar Anam kepada wartawan, Senin (23/2/2026).Baca Juga:
Anam menekankan bahwa penegakan hukum yang akuntabel mampu menimbulkan efek jera di internal kepolisian.
Berbagai kasus saat ini tidak hanya berhenti pada sanksi etik, tetapi berlanjut ke proses pidana bila ditemukan unsur kejahatan.
"Berbagai kasus yang ada itu tidak hanya berhenti di level etik, tapi juga berlanjut di level pidana. Ini juga berdampak besar secara internal di kepolisian, menurunkan angka pelanggaran," katanya.
Selain itu, mekanisme pengawasan melekat menjadi penting, di mana atasan atau komandan bertanggung jawab jika anak buahnya melakukan pelanggaran.
Menurut Anam, mekanisme ini akan membuat pengawasan internal lebih efektif.
Kompolnas juga menekankan bahwa pembenahan internal tidak cukup hanya dari penindakan.
Paradigma kepolisian harus berorientasi pada pelayanan masyarakat, dengan menekankan konsep "polisi untuk masyarakat" dan "polisi melindungi masyarakat".
Hal ini perlu diterapkan secara konkret dalam pendidikan, SOP, dan rekrutmen, terutama bagi bintara.
Kurikulum pendidikan kepolisian harus diperkuat dengan materi berbasis pelayanan, humanisme, dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap warga sipil.
"Nilai-nilai civilians itu harus dipertebal kurikulumnya, jam pelajarannya harus jelas. Menurunkan paradigma baru dalam pendidikan jadi penting untuk mendorong satu kebudayaan baru, kebudayaan anti kekerasan," jelas Anam.
Selain aspek pendidikan dan penegakan hukum, Anam menyoroti pentingnya perhatian terhadap mental health anggota kepolisian.
Beban kerja dan tantangan tugas yang tinggi harus dijembatani dengan dukungan psikologis, agar potensi penyimpangan perilaku dapat diminimalkan.
"Memang antara beban kerja dan tantangan rekan-rekan kepolisian harus dijembatani juga dengan mental health. Kesehatan psikologis menjadi sangat penting bagi anggota kepolisian," pungkasnya.*
(km/ad)
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Simalun
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH SMA Negeri 7 Banda Aceh kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 202
PENDIDIKAN
DELI SERDANG Ratusan warga Desa Parguroan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menggeruduk Kantor Camat Bang
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan tujuh capaian yang disebut sebagai hasil diplomasi luar negeri Presiden Prabowo
NASIONAL
JAKARTA Sejumlah ekonom mengkritik narasi di media sosial yang menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS)
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan aktivis Komisi untuk Orang Hilang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengkritik keras pihakpihak yang memelesetkan Satuan Pelayanan Progra
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke5 RI Megawati Soekarnoputri kembali menunjukkan keakraban saat menghadiri upacara peri
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Nege
POLITIK
