Klarifikasi Pemprov Bali: Penambahan Taksi Listrik di Bali Tidak Pernah Ada
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri melakukan evaluasi secara nasional menyusul kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob terhadap dua pelajar di Kota Tual, Maluku, yang menewaskan satu korban, Senin (23 Februari 2026).
Sahroni menyebut peristiwa ini sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan prinsip humanis yang seharusnya dijalankan oleh aparat penegak hukum.
"Ini peristiwa yang sangat menyedihkan, wajib diusut tuntas. Padahal Pak Kapolri sudah tegas bahwa anggota Polri harus humanis dan mengutamakan langkah preventif," ujar Sahroni.Baca Juga:
Politikus Partai Nasdem ini menekankan pentingnya evaluasi internal di seluruh jajaran Polda se-Indonesia, termasuk penggunaan kekerasan yang harus benar-benar terukur dan proporsional, terutama saat berhadapan dengan anak di bawah umur.
"Harus ada evaluasi internal institusi Polri pada tingkatan Polda dan seterusnya. Interaksi dalam penegakkan hukum tidak boleh berlebihan kecuali benar-benar mendesak atau mengancam nyawa," tegas Sahroni.
Kasus bermula ketika dua pelajar kakak-beradik, yang duduk di kelas IX salah satu sekolah negeri setingkat SMP, melintas menggunakan sepeda motor mengenakan seragam sekolah.
Salah seorang anggota Brimob berinisial Bripda MS diduga menghentikan mereka dan memukul salah satu korban menggunakan helm hingga keduanya terjatuh.
Akibat insiden tersebut, satu korban berinisial AT (14) meninggal dunia, sementara satu korban lainnya masih menjalani perawatan medis di rumah sakit.
Sahroni meminta agar proses pengusutan dilakukan cepat, transparan, dan tuntas, serta menjadi momentum bagi Polri untuk memperbaiki standar interaksi aparat dengan masyarakat, khususnya anak-anak.*
(k/dh)
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN
BATAM Dua warga negara Thailand, Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradub, yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu di pera
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta DPR RI akan memperluas partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
POLITIK
NABLUS Otoritas Palestina mengecam aksi pembakaran sebagian masjid oleh pemukim Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Insiden itu
INTERNASIONAL
BANDA ACEH Ketua Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu, H. Irawan, bertemu Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov
EKONOMI
BATAM Siti Kholijah, nenek dari Fandi Ramadhan, terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu, mendatangi Pengadilan Negeri Batam pada Senin,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Spanduk berisi tuntutan agar Wali Kota Medan Rico Waas mundur dari jabatannya viral di media sosial. Dalam spanduk tersebut tertul
POLITIK