RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Senin (23/2/2026), penyidik memeriksa pegawai DJBC, Budiman Bayu Prasojo, sebagai saksi. Pemeriksaan ini untuk mendalami prosedur dan mekanisme kerja di Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) terkait kepabeanan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan Budiman diperlukan untuk melengkapi bukti awal hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebelumnya.Baca Juga:
"Kami mendalami pengetahuan saksi mengenai prosedur kerja di Direktorat P2, termasuk terkait temuan uang Rp 5 miliar di safe house di Ciputat, Tangerang Selatan," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Keterangan Budiman akan dipadukan dengan saksi lain, seperti Salisa (SLS), untuk mempertebal bukti awal dalam kasus ini.
Penyidik ingin memastikan apakah safe house hanya digunakan untuk penempatan uang atau juga untuk aktivitas operasional lainnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka, terdiri dari tiga pejabat DJBC dan tiga pihak swasta.
Tiga pejabat DJBC yang dijerat hukum adalah Direktur P2 DJBC periode 2024–2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, Sisprian Subiaksono; dan Kasi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan.
Sementara itu, pihak swasta yang terseret kasus ini adalah John Field, pemilik PT Blueray; Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; dan Dedy Kurniawan, Manager Operasional PT Blueray.
Modus pemufakatan jahat antara pihak DJBC dan PT Blueray bermula pada Oktober 2025. Perusahaan ingin barang-barang impor, termasuk barang KW atau palsu, lolos dari pemeriksaan kepabeanan.
"Terjadi pemufakatan jahat antara pihak DJBC dan PT Blueray untuk mengatur jalur masuk barang impor agar tidak diperiksa sesuai ketentuan Permenkeu," jelas Budi.
Atas perbuatannya, ketiga pejabat DJBC disangkakan melanggar beberapa pasal terkait tindak pidana korupsi dan KUHP, sedangkan pihak swasta diduga sebagai pemberi suap.
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN