Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp221 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Herry alias Herry Tho, Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik, pada Rabu, 25 Februari 2026.Baca Juga:
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK dan Lapas Kelas I Sukamiskin," kata Budi dalam keterangan tertulis.
Selain Herry Tho, penyidik juga memeriksa Matheus Joko Santoso, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, yang saat ini menjalani pidana di Lapas Sukamiskin.
KPK sebelumnya telah mencegah Herry Tho bepergian ke luar negeri sejak 12 Agustus 2025 guna mendukung kelancaran penyidikan.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, antara lain Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Edi Suharto selaku Staf Ahli Menteri Sosial nonaktif, serta Kanisius Jerry Tengker, Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018–2022.
Selain individu, dua korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT Dosni Roha Logistik dan PT Dosni Roha Indonesia.
Kasus ini bermula dari proyek pengadaan dan penyaluran bansos beras untuk sekitar 5 juta KPM di 15 provinsi.
Nilai kontrak yang diberikan Kemensos kepada PT Dosni Roha Logistik tercatat sebesar Rp335 miliar. Sementara itu, untuk pekerjaan serupa, Perum Bulog mengajukan penawaran sebesar Rp113,9 miliar.
Selisih nilai kontrak tersebut diduga menjadi sumber kerugian negara. KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih memfinalisasi penghitungan kerugian keuangan negara.
Perkara ini juga telah melalui uji praperadilan. Pada 15 Desember 2025, KPK memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan salah satu tersangka, sehingga proses penyidikan dinyatakan sah dan berlanjut.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL