JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp221 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Herry alias Herry Tho, Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik, pada Rabu, 25 Februari 2026.Baca Juga:
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK dan Lapas Kelas I Sukamiskin," kata Budi dalam keterangan tertulis.
Selain Herry Tho, penyidik juga memeriksa Matheus Joko Santoso, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, yang saat ini menjalani pidana di Lapas Sukamiskin.
KPK sebelumnya telah mencegah Herry Tho bepergian ke luar negeri sejak 12 Agustus 2025 guna mendukung kelancaran penyidikan.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, antara lain Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Edi Suharto selaku Staf Ahli Menteri Sosial nonaktif, serta Kanisius Jerry Tengker, Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018–2022.
Selain individu, dua korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni PT Dosni Roha Logistik dan PT Dosni Roha Indonesia.
Kasus ini bermula dari proyek pengadaan dan penyaluran bansos beras untuk sekitar 5 juta KPM di 15 provinsi.
Nilai kontrak yang diberikan Kemensos kepada PT Dosni Roha Logistik tercatat sebesar Rp335 miliar. Sementara itu, untuk pekerjaan serupa, Perum Bulog mengajukan penawaran sebesar Rp113,9 miliar.
Selisih nilai kontrak tersebut diduga menjadi sumber kerugian negara. KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih memfinalisasi penghitungan kerugian keuangan negara.
Perkara ini juga telah melalui uji praperadilan. Pada 15 Desember 2025, KPK memenangkan gugatan praperadilan yang diajukan salah satu tersangka, sehingga proses penyidikan dinyatakan sah dan berlanjut.
KPK menyatakan akan menuntaskan perkara ini guna memastikan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.*
(tm/dh)
PALEMBANG Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan komitmennya menjaga keamanan laut nasional dengan menggagalkan dugaan penyelundupan bahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek mengungkap fakta yang mengejutkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan total bantuan sosial (bansos) senilai Rp 2,5 triliun untuk masyarakat terdampak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hal ini di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menapaki dunia pers lebih dari tiga dekade, Dar Edi Yoga memaknai profesinya bukan sekadar pekerjaan, melainkan ruang kontemplas
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia, yang akan difokuskan untuk operasi militer selai
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Aktivitas pagi di Pasar Rakyat Perbaungan, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, mendadak ricuh, Rabu (25/2/2026
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali menggelar buka puasa bersama insan pers sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim, Selasa (25/2/20
NASIONAL
