Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan kembali memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Pemanggilan ini akan dilakukan pekan depan, setelah penjadwalan sebelumnya diundur atas permintaan Budi Karya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pemeriksaan Budi Karya dilakukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang melibatkan mantan Direktur Prasarana DJKA, Harno Trimadi, sebagai tersangka.Baca Juga:
"Setiap keterangan saksi dibutuhkan untuk membuat perkara ini terang benderang," kata Budi Prasetyo, Rabu (25/2/2026), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kasus ini bermula dari proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api DJKA pada 2018–2022.
Harno Trimadi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terbukti menerima uang pelicin secara bertahap bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fadliansyah, senilai total Rp 2,625 miliar.
Pada Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan kepada Harno Trimadi.
KPK menekankan pentingnya kerjasama semua saksi, termasuk mantan pejabat tinggi, untuk memastikan proses hukum berjalan efektif. "Pengawasan dan keterbukaan saksi akan mempercepat penuntasan perkara," ujar Budi Prasetyo.
Pemanggilan ini menjadi bagian dari upaya KPK menegakkan standar akuntabilitas proyek publik di lingkungan DJKA, yang selama ini menjadi perhatian serius dalam pencegahan korupsi sektor transportasi.*
(k/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL