TABANAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), inventarisasi dan evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta pendampingan pengisian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Tabanan, Rabu (25/2).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan produk hukum daerah jelas, aplikatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Staf Ahli Bupati Tabanan, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Tim Pokja Harmonisasi dan IRH Kanwil Kemenkum Bali.Baca Juga:
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi bukan sekadar formalitas.
Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah UU Nomor 13 Tahun 2022, setiap regulasi daerah wajib harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi.
"Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas regulasi yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini, kita memastikan setiap Raperda sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan hukum masyarakat," ujar Eem Nurmanah.
Rapat kali ini memfokuskan pembahasan pada harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 terkait Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Bali juga menekankan peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai instrumen pengukur kualitas tata kelola regulasi.
Berdasarkan evaluasi terakhir, Kabupaten Tabanan mencatat skor IRH 98,72, masuk kategori AA (Istimewa).
Meski demikian, Eem Nurmanah menargetkan skor 100 pada 2026, yang diyakini dapat menarik investor dan mendorong pembangunan daerah.
"Target nilai sempurna akan menimbulkan multiplier effect bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Bumi Tabanan, lumbung beras Pulau Bali," ungkap Eem.
JAKARTA Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Siregar, meminta kepolisian berhenti menggunakan istilah oknum t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dalam upaya
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui pelantikan tiga Pejabat
NASIONAL
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, melantik enam pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali
NASIONAL
PEKANBARU Polisi menangkap Raihan Mufazzar (21), pelaku pembacokan terhadap mahasiswi UIN Suska Riau, Faradilla Ayu Pramesti (23), Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Komitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok terus diperkuat oleh Satgas Pangan Siber Polda Bali bersama inst
NASIONAL
DENPASAR Menjelang Hari Raya Nyepi Caka 1948 Tahun 2026, Kapolsek Denpasar Timur Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., rutin melakukan sa
NASIONAL
DENPASAR Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar terus menguatkan komitmen pelayanan kepada masyarakat melalui program Polantas Menyapa,
NASIONAL
DENPASAR Jajaran Polsek Denpasar Timur berhasil mengungkap kasus pencurian yang menimpa dua sekolah dasar di wilayah Kesiman, Denpasar T
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan Safari Ramadan hari kedua pada Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari age
PEMERINTAHAN
