Tabanan Tingkatkan Kualitas Regulasi, Kanwil Kemenkum Bali Dampingi Raperbup dan Indeks Reformasi Hukum

TABANAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), inventarisasi dan evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta pendampingan pengisian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Tabanan, Rabu (25/2).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan produk hukum daerah jelas, aplikatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Staf Ahli Bupati Tabanan, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Tim Pokja Harmonisasi dan IRH Kanwil Kemenkum Bali.

Baca Juga:

• Darurat Narkoba di Langkat! Ariswan Desak Aparat Bongkar Bandar Besar dan Jaringan Utama

Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi bukan sekadar formalitas.

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah UU Nomor 13 Tahun 2022, setiap regulasi daerah wajib harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas regulasi yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini, kita memastikan setiap Raperda sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan hukum masyarakat," ujar Eem Nurmanah.

Rapat kali ini memfokuskan pembahasan pada harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 terkait Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Bali juga menekankan peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai instrumen pengukur kualitas tata kelola regulasi.

Berdasarkan evaluasi terakhir, Kabupaten Tabanan mencatat skor IRH 98,72, masuk kategori AA (Istimewa).

Meski demikian, Eem Nurmanah menargetkan skor 100 pada 2026, yang diyakini dapat menarik investor dan mendorong pembangunan daerah.

"Target nilai sempurna akan menimbulkan multiplier effect bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Bumi Tabanan, lumbung beras Pulau Bali," ungkap Eem.

Tim Pendamping IRH dari Kanwil Kemenkum Bali diinstruksikan mendukung Pemkab Tabanan dalam pemenuhan empat variabel penilaian, mulai dari koordinasi hingga penataan basis data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kolaborasi ini diharapkan menyempurnakan regulasi sekaligus mendukung Tabanan menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berbudaya.*

(ad)

Darurat Narkoba di Langkat! Ariswan Desak Aparat Bongkar Bandar Besar dan Jaringan Utama

Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 26 Februari 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Disertai Petir

Sekda Bali Terima Opini Ombudsman RI, Dorong Pelayanan Publik Lebih Baik

Kapolda Bali Pererat Sinergi dengan Insan Pers Lewat Buka Puasa dan Santunan Anak Yatim

Jaksa Pertanyakan Dasar Hukum Terdakwa Jual Tanah HGU PTPN ke Ciputra

KLH Bekukan 80 Izin Tambang, Perusahaan Batu Bara dan Nikel Terancam Rugi Triliunan