Darurat TPPO: Sumut Catat Korban Tertinggi di Indonesia, 1.583 Jiwa Terjerat Perdagangan Manusia
MEDAN Provinsi Sumatera Utara kini mencatat angka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data
NASIONAL
TABANAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), inventarisasi dan evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), serta pendampingan pengisian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Kabupaten Tabanan, Rabu (25/2).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan produk hukum daerah jelas, aplikatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Staf Ahli Bupati Tabanan, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Tim Pokja Harmonisasi dan IRH Kanwil Kemenkum Bali.Baca Juga:
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi bukan sekadar formalitas.
Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah UU Nomor 13 Tahun 2022, setiap regulasi daerah wajib harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi.
"Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas regulasi yang dihasilkan. Melalui kegiatan ini, kita memastikan setiap Raperda sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan hukum masyarakat," ujar Eem Nurmanah.
Rapat kali ini memfokuskan pembahasan pada harmonisasi Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 terkait Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Bali juga menekankan peningkatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai instrumen pengukur kualitas tata kelola regulasi.
Berdasarkan evaluasi terakhir, Kabupaten Tabanan mencatat skor IRH 98,72, masuk kategori AA (Istimewa).
Meski demikian, Eem Nurmanah menargetkan skor 100 pada 2026, yang diyakini dapat menarik investor dan mendorong pembangunan daerah.
"Target nilai sempurna akan menimbulkan multiplier effect bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Bumi Tabanan, lumbung beras Pulau Bali," ungkap Eem.
Tim Pendamping IRH dari Kanwil Kemenkum Bali diinstruksikan mendukung Pemkab Tabanan dalam pemenuhan empat variabel penilaian, mulai dari koordinasi hingga penataan basis data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Kolaborasi ini diharapkan menyempurnakan regulasi sekaligus mendukung Tabanan menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berbudaya.*
(ad)
MEDAN Provinsi Sumatera Utara kini mencatat angka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data
NASIONAL
LANGKAT, SUMUT Personel Marinir TNI AL mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika di Lingkungan IX, Kelurahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan tidak terlibat atau membekingi rencana impor 105 ribu unit mobil pikap asal India ole
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan agar proses hukum dalam kasus penyelundupan sabu yang menjerat awak kapal (ABK)
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi kasus Fandi Ramadhan (26), seorang anak b
NASIONAL
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026). Dalam sidang tersebut, Jak
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan menindak tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam patroli malam,
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, memperagakan kemampuan bela diri di hadapan ratusan personel Direktorat Sa
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa tanah ulayat di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali memanas. Parsadaan Siregar Siagian menggugat
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Polemik administratif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan setelah beredarnya dua surat resmi Panitia S
POLITIK