Rusia Ragukan Board of Peace, Sebut Mandat Tidak Sinkron dengan DK PBB
MOSKWA Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Presiden Ame
INTERNASIONAL
TAPANULI SELATAN — Sengketa tanah ulayat di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali memanas.
Parsadaan Siregar Siagian menggugat PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola tambang emas Batang Toru, terkait dugaan pembayaran ganti rugi lahan adat yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam persidangan yang berlangsung Kamis, 26 Februari 2026, pihak tergugat menghadirkan bukti surat bertanda C-178.Baca Juga:
Dokumen itu menyatakan perusahaan telah membayarkan ganti rugi lahan seluas 32 ribu meter persegi atas nama Ir. Pramana Tri Wahyudi.
Namun, kuasa hukum penggugat, RHa Hasibuan, mempertanyakan dasar pembayaran tersebut. Berdasarkan penelusuran pihaknya, Ir. Pramana Tri Wahyudi disebut merupakan karyawan PT AR dan pernah menjabat sebagai Senior Manager Humas pada periode 2019–2020. Ia juga disebut berdomisili di Sleman, Jawa Tengah.
"Pertanyaannya menjadi mendasar, mengapa seseorang yang memiliki posisi strategis di perusahaan justru menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang sedang disengketakan masyarakat adat?" ujar RHa.
Menurut dia, fakta tersebut akan menjadi poin penting dalam kesimpulan perkara yang akan diajukan kepada majelis hakim.
Pihak penggugat menilai pembayaran tersebut berpotensi tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembebasan lahan.
Isu ini memicu kecurigaan di tengah masyarakat Batang Toru. Sejumlah pihak mempertanyakan kemungkinan adanya praktik yang menyimpang dalam proses pengadaan lahan.
Masyarakat adat menilai, apabila benar ganti rugi diberikan kepada pihak yang bukan pemilik hak ulayat, maka hal itu berpotensi menjadi preseden buruk dalam perlindungan tanah adat di wilayah yang menjunjung nilai Dalihan Natolu.
Klaim 3.000 Hektare Lahan
Persoalan serupa juga disuarakan Parsadaan Marga Pulungan. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwin Pulungan, menyatakan pihaknya masih menuntut penyelesaian lahan sekitar 3.000 hektare yang diklaim berada dalam wilayah adat mereka.
MOSKWA Pemerintah Rusia secara terbuka mempertanyakan mekanisme kerja Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Presiden Ame
INTERNASIONAL
MEDAN Ratusan pedagang daging babi dan masyarakat probabi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Kamis (26/2/2026). Massa
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) yang tersangkut kasus sabu 2 ton, Hotman Paris Hutapea, menyatakan heran atas
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Faradila (23), menjadi korban pembacokan oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Provinsi Sumatera Utara kini mencatat angka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data
NASIONAL
LANGKAT, SUMUT Personel Marinir TNI AL mengamankan dua pemuda yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika di Lingkungan IX, Kelurahan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan tidak terlibat atau membekingi rencana impor 105 ribu unit mobil pikap asal India ole
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menegaskan agar proses hukum dalam kasus penyelundupan sabu yang menjerat awak kapal (ABK)
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengintervensi kasus Fandi Ramadhan (26), seorang anak b
NASIONAL
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026). Dalam sidang tersebut, Jak
HUKUM DAN KRIMINAL