Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dengan memeriksa 14 saksi, termasuk delapan kepala desa dan sejumlah perangkat desa, Kamis (26/2/2026).
Pemeriksaan difokuskan pada mekanisme penyerahan uang atas perintah Sudewo.
"Didalami soal penyerahan uang atas perintah Bupati melalui koordinator kepala desa," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.Baca Juga:
Selain itu, penyidik juga menelisik proses dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati pada 2026.
Beberapa kepala desa yang diperiksa antara lain: Ismunardi (Kades Purworejo), Sugiyono (Kades Tambakharjo), Ahmad Useri (Kades Sumbersari), Wiryanto (Kades Sekarjalak), M. Zainuri (Kades Wonosekar), Sukawi (Kades Sumberagung), Kusairi (Kades Sumbersari), dan Sugito (Kades Banyuurip).
Sementara perangkat desa yang diperiksa termasuk Udin Nur Mahfud, Siti Rohman, Kunowo, Anang Firdaus, dan Sigit Eko Wahyudi dari Kecamatan Gunungwungkal dan Perdopo.
Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa, dengan tarif yang dipatok antara Rp125 juta hingga Rp150 juta.
Angka tersebut kemudian diduga dinaikkan oleh para bawahannya menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta.
Selain Sudewo, KPK juga menetapkan tiga kepala desa lain sebagai tersangka karena diduga menjadi pengepul uang hasil pemerasan.
Kasus ini menambah daftar upaya KPK menelusuri praktik korupsi di level pemerintah daerah dan mekanisme pengisian jabatan desa yang rawan disalahgunakan.*
(oz/dh)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL