Patroli dan Pengaturan Lalu Lintas, Polres Padangsidimpuan Jaga Keamanan Pasar Ramadhan
PADANGSIDIMPUAN Menjelang bulan Ramadhan 1447 H, Polres Padangsidimpuan menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan kenyamanan masyaraka
NASIONAL
JAKARTA – Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penolakan pengiriman TNI dalam skema Board of Peace (BoP) apabila tidak didasarkan pada mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Surat ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh militer senior, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Dalam surat tersebut, FPP TNI menguraikan lima alasan utama penolakan:Baca Juga:
1. Pelibatan TNI harus berbasis mandat PBB – Menurut FPP, sejarah TNI di luar negeri menunjukkan pasukan Indonesia selalu bertindak netral, membawa nama bangsa cinta damai, dan tidak menjadi alat kekuatan geopolitik.
Pelibatan tanpa mandat PBB berpotensi menyimpang dari tradisi kehormatan TNI dan menyeret Indonesia ke konflik asing.
2. Bertentangan dengan politik luar negeri bebas-aktif – Keterlibatan TNI tanpa legitimasi multilateral dapat menimbulkan kesan Indonesia kehilangan posisi moral sebagai negara independen dan honest broker di dunia.
3. Mengkhianati amanat konstitusi – FPP menegaskan, kebijakan yang ambigu terhadap perjuangan rakyat Palestina bertentangan dengan prinsip penolakan penjajahan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
4. Risiko prajurit menghadapi konflik yang salah kaprah – Kehadiran pasukan TNI tanpa mandat resmi bisa dipersepsikan sebagai bagian dari kekuatan asing, bukan sebagai penjaga perdamaian, sehingga mengorbankan kehormatan Merah Putih.
5. Keputusan strategis harus transparan – FPP menekankan pelibatan militer adalah isu kedaulatan dan keselamatan prajurit, sehingga wajib melalui mekanisme konstitusional, persetujuan DPR, serta konsultasi dengan para ahli sebelum diambil.
Surat terbuka itu menegaskan sikap FPP TNI: menolak keterlibatan Indonesia dalam BoP tanpa mandat PBB, mendesak pemerintah konsisten pada politik luar negeri bebas-aktif, dan mengingatkan TNI hanya boleh dikerahkan untuk misi perdamaian dunia yang sah, netral, dan bermartabat.*
(kp/ad)
PADANGSIDIMPUAN Menjelang bulan Ramadhan 1447 H, Polres Padangsidimpuan menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan kenyamanan masyaraka
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Erwin Bin Iskandar alias Koh Erwin,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kubu Roy Suryo menyurati Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Wahyu Widada terkait proses penyidikan kasus dugaan ij
POLITIK
MEDAN Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatera Utara menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dan sejumlah program strate
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh bersama Polresta Banda Aceh melakukan survei teknis dan evaluasi kinerja alat pemberi isyar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKSEL Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak efektif dibawa ke ranah hukum pi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIPerjuangan menerbitkan surat edaran rahasia yang menginstruksikan seluruh kader partai untuk tida
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN Kepala Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Alfian, bersama kuasa hukum Sahor Bangun Ritonga, melontarkan kritik terb
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Tgk H Rahmadon Tosari Fauzi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam melalu
AGAMA