Kemlu: Pasukan ISF RI Hanya Diturunkan di Gaza, Bisa Dihentikan Kapan Saja
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan penugasan pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) bersifat ter
INTERNASIONAL
JAKSEL – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak efektif dibawa ke ranah hukum pidana.
Menurutnya, persoalan yang bersifat akademis seharusnya diselesaikan melalui argumen akademis, bukan dengan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Kalau kasus yang ditulis Dokter Tifa ini dibawa ke meja sidang, bahkan tidak akan selesai di meja sidang karena riset itu selalu sifatnya on going, in the making. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang, bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan," ujar Rocky saat memberikan pengantar peluncuran buku Otak Politik Jokowi di Tebet, Kamis (26/2/2026).Baca Juga:
Rocky menegaskan, dalil akademis sebaiknya dibantah dengan dalil akademis pula.
"Perbantahan akademis itu perbantahan akademis, isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP," tegasnya.
Pengamat itu juga menyinggung bahwa Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tetapi karena dianggap berbohong memiliki ijazah asli.
Ia menyinggung kasus mantan Presiden AS, Bill Clinton, yang dihukum bukan karena peristiwa hubungan pribadi, melainkan karena kebohongan resmi.
"Dia (Clinton) dihukum karena berbohong. Jadi soal moral urusan pribadi, tapi kalau pejabat publik berbohong, itu masalah hukum," kata Rocky.
Rocky mengaku prihatin dengan tekanan yang dialami Jokowi selama ini.
Menurutnya, fokus kritik seharusnya bukan pada individu pengkritik, melainkan pada penyelesaian akademis kasus tersebut.
"Kalau 'termulnya' pinter, kasus ini sudah selesai dua tahun lalu," ucapnya, menyinggung penyebab utama perpanjangan kontroversi.*
(sn/ad)
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan penugasan pasukan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) bersifat ter
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyoroti alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di provinsinya ya
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Keb
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa guru di Indonesia tetap menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk gu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan publik setelah ditemukan roti berjamur yan
KESEHATAN
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat sebanyak 4.882 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja telah meminta bantuan kepulangan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyerukan deeskalasi dan penyelesaian damai menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Pakistan dan A
INTERNASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya memastikan gizi anak Indonesia terpenuhi,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan dukungannya terhadap program Komando Cadangan (Komcad
PEMERINTAHAN