Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKSEL – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak efektif dibawa ke ranah hukum pidana.
Menurutnya, persoalan yang bersifat akademis seharusnya diselesaikan melalui argumen akademis, bukan dengan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Kalau kasus yang ditulis Dokter Tifa ini dibawa ke meja sidang, bahkan tidak akan selesai di meja sidang karena riset itu selalu sifatnya on going, in the making. Jadi percuma membawa kasus ini ke meja sidang, bawa kasus ini ke meja sidang akademis. Itu yang dari awal saya inginkan," ujar Rocky saat memberikan pengantar peluncuran buku Otak Politik Jokowi di Tebet, Kamis (26/2/2026).Baca Juga:
Rocky menegaskan, dalil akademis sebaiknya dibantah dengan dalil akademis pula.
"Perbantahan akademis itu perbantahan akademis, isinya dalil-dalil, bukan pasal KUHP," tegasnya.
Pengamat itu juga menyinggung bahwa Jokowi dituntut bukan karena ijazahnya palsu, tetapi karena dianggap berbohong memiliki ijazah asli.
Ia menyinggung kasus mantan Presiden AS, Bill Clinton, yang dihukum bukan karena peristiwa hubungan pribadi, melainkan karena kebohongan resmi.
"Dia (Clinton) dihukum karena berbohong. Jadi soal moral urusan pribadi, tapi kalau pejabat publik berbohong, itu masalah hukum," kata Rocky.
Rocky mengaku prihatin dengan tekanan yang dialami Jokowi selama ini.
Menurutnya, fokus kritik seharusnya bukan pada individu pengkritik, melainkan pada penyelesaian akademis kasus tersebut.
"Kalau 'termulnya' pinter, kasus ini sudah selesai dua tahun lalu," ucapnya, menyinggung penyebab utama perpanjangan kontroversi.*
(sn/ad)
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL