Bongkar Bukti Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Penggugat Serahkan Dokumen Baru ke PN Jakpus
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyerahkan bukti tambahan dalam perkara gugatan terkait legalisir ijazah Joko Widodo (
NASIONAL
MEDAN – Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca Panjaitan, hadir di Pengadilan Negeri Medan Jumat (27/2) untuk memantau persidangan Direktur CV Promiseland, Amsal Christy Sitepu, yang dituntut dua tahun penjara atas dugaan korupsi proyek pengelolaan instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Dalam persidangan yang menelan kerugian negara sekitar Rp202 juta, Hinca menekankan pentingnya perlakuan prosedural yang tepat sesuai dengan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
"Kami Komisi III sedang reses, turun ke dapil untuk mengawasi pelaksanaan KUHAP baru. Tidak ada niat intervensi, tetapi mengikuti prosesnya," ujarnya kepada wartawan.Baca Juga:
Hinca menyebutkan, terdapat beberapa hal yang dianggap tidak lazim dalam pemberkasan dan proses awal perkara sehingga menuntut perhatian ekstra.
Ia mendorong kuasa hukum terdakwa mengajukan penundaan sidang agar pledoi dapat disusun secara komprehensif.
Menurut Hinca, proyek kreatif seperti pembuatan video atau website desa berbeda dengan proyek fisik yang memiliki ukuran kuantitatif, sehingga perlu perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.
Ia menekankan bahwa kehadirannya dan pengawasan Komisi III DPR bersifat prosedural, bukan substansial.
"Fungsi kami adalah memastikan kesetaraan hak antara terdakwa, penyidik, dan penuntut umum tetap dijaga," jelas Hinca. Ia juga mendorong media untuk ikut mengawal persidangan agar keadilan berjalan sesuai koridor hukum.
Dalam kesempatan itu, Hinca menyinggung kehadiran sejumlah pejabat dari Kejaksaan Negeri Karo di ruang sidang, yang menurutnya dapat dipandang dari dua sisi: bentuk keseriusan penanganan perkara, atau hal yang tidak lazim secara formil.
"Kalau di luar itu datang di ruang persidangan, bisa menjadi pertanyaan. Ini yang mau saya selidiki," ujarnya.
Hinca menegaskan komitmennya untuk menelusuri proses hukum lebih lanjut, termasuk kemungkinan hadir dalam sidang pembacaan pledoi, jika jadwal reses memungkinkan.*
(dh)
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyerahkan bukti tambahan dalam perkara gugatan terkait legalisir ijazah Joko Widodo (
NASIONAL
BOGOR Klaster hunian mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai dibongkar pada Rabu (30/9/2026). Pembongka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau pengerjaan drainase menggunakan Uditch di Jalan Bhayangkari, Kelurahan Indra Kasi
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau proses revitalisasi SMP Negeri 6 di Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Sei Tual
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama DPRD Kota Tanjungbalai menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubah
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama Bunda Literasi Kota Tanjungbalai Mashadayani Mahyarudin menggelar kegiatan Sa
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menyegel salah satu bangunan di kawasan Water Front City karena tidak memiliki Persetujuan Bangun
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meninjau sejumlah titik infrastruktur dan sarana usaha mikro, kecil, dan menengah (UM
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai memperkuat program ketahanan pangan dengan membuka lahan persawahan baru seluas 43 hektare di Kel
EKONOMI
ASAHAN Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri pembukaan Intermediate Training Latihan Kader (LK) II tingkat nasional
PEMERINTAHAN