Roy Suryo Minta Kasus Dugaan Ijazah Jokowi Dihentikan: Sudah Kadaluwarsa!
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
Beberapa pejabat di lingkungan Polda Sumut enggan memberikan keterangan terkait perkara yang dilaporkan sejak Agustus 2025.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, sempat merespons pesan konfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (6/3/2026), hanya dengan jawaban singkat, "Ya bro."Baca Juga:
Namun saat diminta keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan laporan, pesan yang dikirimkan terbaca tanpa ada tanggapan.
Hal serupa terjadi saat konfirmasi diajukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Ricko Taruna Mauruh.
Meski telah diberikan salinan Surat Tanda Terima Laporan (STTLP/B/1375/VIII/2025/SPKT/Polda Sumut), Ricko tidak memberikan jawaban.
Laporan dugaan tindak pidana pemerasan ini diajukan oleh Marlini Nasution, dengan kejadian yang dilaporkan terjadi pada 25 Juli 2025 di Kota Tanjungbalai.
Dalam laporannya, Marlini mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp11,2 juta. Terlapor disebut berinisial IVTG, oknum anggota Ditresnarkoba Polda Sumut.
Kuasa hukum Marlini, Ronald M. Siahaan, menilai lambannya penanganan perkara menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum bagi kliennya.
"Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Namun sejak laporan disampaikan pada Agustus 2025, perkembangan yang kami terima sangat terbatas. Klien kami berhak memperoleh kepastian hukum," ujarnya.
Ronald menekankan pentingnya keterlibatan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta pengawas internal kepolisian untuk memastikan proses berjalan objektif dan akuntabel.
Menurutnya, kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, terutama ketika dugaan pelanggaran dilakukan oleh aparat penegak hukum.
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo meminta aparat penegak hukum menghentikan penanganan kasus dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mengadu kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ter
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) mengamankan 101 orang yang diduga akan melakukan tindakan anarkistis dalam perin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan di Gedung P
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Suasana haru dan penuh kekhidmatan menyelimuti Aula Gedung Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungbalai saat Wali Kota Tanjung
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat sine
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap perjalanan politiknya yang disebut penuh tantangan, termasuk empat kali kegagalan dalam kon
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan ren
EKONOMI
GROBOGAN Kereta Api Argo Bromo Anggrek terlibat kecelakaan dengan mobil minibus Toyota Avanza di perlintasan sebidang swadaya di Jalan T
PERISTIWA