Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN — Penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
Beberapa pejabat di lingkungan Polda Sumut enggan memberikan keterangan terkait perkara yang dilaporkan sejak Agustus 2025.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, sempat merespons pesan konfirmasi melalui WhatsApp, Jumat (6/3/2026), hanya dengan jawaban singkat, "Ya bro."Baca Juga:
Namun saat diminta keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan laporan, pesan yang dikirimkan terbaca tanpa ada tanggapan.
Hal serupa terjadi saat konfirmasi diajukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Ricko Taruna Mauruh.
Meski telah diberikan salinan Surat Tanda Terima Laporan (STTLP/B/1375/VIII/2025/SPKT/Polda Sumut), Ricko tidak memberikan jawaban.
Laporan dugaan tindak pidana pemerasan ini diajukan oleh Marlini Nasution, dengan kejadian yang dilaporkan terjadi pada 25 Juli 2025 di Kota Tanjungbalai.
Dalam laporannya, Marlini mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp11,2 juta. Terlapor disebut berinisial IVTG, oknum anggota Ditresnarkoba Polda Sumut.
Kuasa hukum Marlini, Ronald M. Siahaan, menilai lambannya penanganan perkara menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum bagi kliennya.
"Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Namun sejak laporan disampaikan pada Agustus 2025, perkembangan yang kami terima sangat terbatas. Klien kami berhak memperoleh kepastian hukum," ujarnya.
Ronald menekankan pentingnya keterlibatan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta pengawas internal kepolisian untuk memastikan proses berjalan objektif dan akuntabel.
Menurutnya, kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, terutama ketika dugaan pelanggaran dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum mengeluarkan keterangan resmi terkait perkembangan terbaru maupun klarifikasi dugaan yang disampaikan pihak pelapor.
Upaya konfirmasi terus dilakukan agar persoalan ini menjadi terang benderang dan korban mendapat keadilan.*
(ad)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL