Rico Waas Tekankan Ulama sebagai Kompas Moral, Bukan Alat Kepentingan Sesaat
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya peran ulama sebagai mitra moral dalam penyelenggaraan pemerintahan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Gugatan tersebut diajukan setelah Ernie dipindahtugaskan dari jabatannya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM menjadi Analis HAM Ahli Madya.
Pemindahtugasan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14 KP.04.04 tertanggal 23 Januari 2026.Baca Juga:
Dalam upaya hukum itu, Ernie didampingi kuasa hukum Deby Astuti Fangidae dan Mordentika Sagala.
Kuasa hukum Ernie menyatakan keputusan tersebut dinilai melanggar prosedur administratif dan tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan.
"Surat keputusan ini telah melanggar prosedur administratif dan diterbitkan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan objektif," ujar kuasa hukum Ernie dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut kuasa hukum, terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar gugatan terhadap keputusan tersebut.
Pertama, alasan terkait penyerapan anggaran yang disebut menjadi pertimbangan pemindahtugasan dinilai tidak sesuai dengan data kinerja yang ada.
Kuasa hukum menyebut penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM mencapai 99,56 persen.
Sementara itu, penyerapan anggaran secara keseluruhan di Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM tercatat sebesar 92,88 persen.
Selain itu, dalam dokumen Penilaian Kinerja Pegawai, Ernie disebut memperoleh predikat nilai "Baik".
Kuasa hukum juga menilai keputusan tersebut tidak mempertimbangkan rekam jejak kinerja Ernie selama lebih dari tiga dekade mengabdi di kementerian.
Ernie tercatat telah bekerja selama 31 tahun di Kementerian Hukum dan HAM dan satu tahun di Kementerian HAM.
Alasan kedua berkaitan dengan prosedur pengambilan keputusan yang dinilai tidak transparan.
Kuasa hukum menyebut pemindahtugasan tidak didahului dengan evaluasi kinerja yang jelas serta tidak melalui pemeriksaan administratif sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Bahkan, pemberitahuan mengenai pelantikan jabatan disebut disampaikan melalui pesan WhatsApp kurang dari 24 jam sebelum pelantikan berlangsung.
"Tindakan ini mengabaikan formalitas surat-menyurat kedinasan demi memaksakan kehendak, yang menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dan pengabaian terhadap etika birokrasi," kata kuasa hukum.
Kuasa hukum juga menyebut Ernie telah tiga kali mengajukan keberatan secara tertulis atas surat keputusan tersebut.
Namun hingga kini, Menteri HAM disebut belum memberikan tanggapan secara resmi.
Mereka menilai pemindahtugasan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan demosi terselubung yang berpotensi merusak karier pegawai.
"Klien kami menyayangkan tindakan Menteri HAM yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi yang transparan," ujar kuasa hukum.
Menurut mereka, keputusan tersebut juga dinilai bertentangan dengan prinsip sistem merit yang seharusnya menjamin karier pegawai berdasarkan prestasi dan penilaian objektif.
Terhadap keputusan itu, pihak Ernie berharap PTUN Jakarta dapat menyatakan Surat Keputusan Menteri HAM tersebut cacat hukum.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ernie membenarkan bahwa dirinya telah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Ia menyebut sidang lanjutan perkara tersebut akan digelar pada pekan depan.
"Sidang ketiga dijadwalkan pada 16 Maret dan masih bersifat tertutup," kata Ernie kepada wartawan.
Hingga berita ini ditulis, Menteri HAM Natalius Pigai belum memberikan tanggapan atas gugatan tersebut.*
(cn/ad)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya peran ulama sebagai mitra moral dalam penyelenggaraan pemerintahan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi bergantung pada im
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentu
AGAMA
JAKARTA Advokat Elza Syarief resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, ya
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Langkat meresmikan Sekretariat Pengurus Anak Cabang (PAC) Hanura Kecamatan S
POLITIK
JAKARTA Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam BEM Bersatu menyatakan sikap menolak segala bentuk intervensi poli
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah teraliri li
PEMERINTAHAN
PALU Delapan warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dilaporkan mengalami lukaluka akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang m
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas ribuan peserta Fun Walk yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence
NASIONAL