BINJAI – Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kelalaian profesional dalam menangani sengketa tanah.
Kasus ini berawal dari penggunaan surat tanda terima uang jual yang dianggap cacat hukum, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti utama dalam putusan.
Tiopan, yang mewakili anak angkat sebatang kara, Tama Ulina Sitepu, mengungkapkan bahwa majelis hakim PN Binjai dalam pertimbangannya menyatakan bahwa surat tersebut sah secara formil.Baca Juga:
Padahal, kata Tiopan, materai yang digunakan dalam surat tanda terima tersebut baru resmi beredar pada 27 Juni 1995 dan belum tersedia secara hukum maupun distribusi di masyarakat saat transaksi dilakukan.
"Majelis hakim telah menggunakan bahan bukti yang cacat secara hukum dan memasukkannya dalam pertimbangan yuridis, yang pada akhirnya membuat hasil putusan menjadi cacat hukum," tegas Tiopan dalam keterangannya, Senin (23/3).
Tiopan menilai langkah hakim yang menerima surat tanda terima uang jual tersebut tanpa verifikasi mendalam menunjukkan kelalaian profesional yang diduga melanggar kode etik profesi hakim.
Sebagai bukti dari laporan tersebut, Tiopan mengutip Surat Bawas Mahkamah Agung RI No: 161/BP/PW 1.1.1/2026 tertanggal 14 Januari 2026 yang menunjukkan adanya pengaduan terkait cacat hukum dalam surat tanda terima yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara tersebut.
Pihaknya menegaskan bahwa meskipun tidak keberatan dengan pertimbangan yuridis dari hakim, pihaknya menolak keras penggunaan bukti P-5 yang dianggap cacat hukum.
Selain itu, Tiopan juga melaporkan RMS (penggugat) dan MS (penjual) dalam surat tanda terima tersebut, melalui Laporan Polisi No: STTLP/B/917/VI/2025/SPKT/Polda Sumut.
Pihak kepolisian kini tengah memeriksa sejumlah saksi, termasuk staf notaris yang terlibat dalam pembuatan surat tersebut, untuk menggali lebih dalam dugaan penyalahgunaan dokumen dalam proses sengketa tanah ini.
Laporan tersebut menjadi sorotan karena mencerminkan dugaan adanya kelalaian dalam menilai bukti dan dokumen yang digunakan oleh hakim dalam perkara sengketa tanah.
Kasus ini menambah panjang daftar permasalahan yang mengarah pada dugaan ketidakberpihakan dalam penegakan hukum, terutama dalam perkara yang melibatkan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
