JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh hakim nonaktif Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta, yang mengajukan praperadilan terkait penyitaan dalam perkara dugaan suap pengurusan sengketa lahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praperadilan merupakan hak setiap pihak yang dijamin undang-undang sebagai mekanisme pengujian terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya pada aspek formil.
"KPK menghormati hak setiap pihak dalam menempuh upaya hukum, termasuk pengajuan praperadilan oleh tersangka," ujar Budi, Rabu, 25 Maret 2026.Baca Juga:
Permohonan praperadilan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 38/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026.
Meski demikian, KPK mengajukan permohonan penundaan sidang untuk mempersiapkan materi jawaban.
Budi memastikan lembaganya siap menghadapi proses hukum tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.
"KPK melalui Biro Hukum telah mengajukan penundaan persidangan guna mempersiapkan materi jawaban," kata dia.
KPK meyakini seluruh proses penyidikan yang dilakukan telah sesuai prosedur dan didukung alat bukti yang cukup.
Lembaga antirasuah itu juga menegaskan bahwa proses praperadilan tidak menghentikan penanganan perkara.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat di lingkungan PN Depok.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk I Wayan Eka Mariarta yang saat itu menjabat Ketua PN Depok.
BOGOR Seorang mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Hendrik Irawan, menjadi sorotan publik setelah mengunggah video dirinya berjoget di dalam
NASIONAL
MEDAN Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, dijadwalkan memasuki masa pensiun pada Juli 2026. Menjelang berakhirnya masa jabata
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya puluhan titik panas di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada R
PERISTIWA
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkotika skala besar di jalur perair
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, memimpin apel pagi perdana usai libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Kan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait rencana penerapan kebijakan work fr
PEMERINTAHAN
MEDAN Suasana hangat menyelimuti halaman Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan saat seluruh aparatur mengikuti apel perdana
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Kegiatan halalbihalal yang digelar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menuai sorotan publik setelah dihadiri ribuan undangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menemukan kasus anak dengan kondisi gizi buruk di wilayah Kecamatan Medan Denai.Temuan ini diungkap langsung
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh hakim nonaktif Pengadilan Negeri Depok, I
HUKUM DAN KRIMINAL
