Hadiri Milad ke-109 Aisyiyah, Wali Kota Medan Puji Kemandirian Gerakan Perempuan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memuji kemandirian dan kekuatan Aisyiyah Kota Medan saat menghadiri Milad ke109 sekaligu
POLITIK
JAKARTA – Aktivitas pertambangan emas di Martabe, Sumatera Utara, kembali berjalan setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengembalikan izin lingkungan PT Agincourt Resources (PTAR).
Keputusan ini sekaligus mencabut sanksi yang sempat dikenakan terhadap entitas usaha anak perusahaan PT United Tractors Tbk. (UNTR).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memastikan bahwa PTAR kini dapat melanjutkan operasi meski Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 masih dalam tahap evaluasi Ditjen Minerba.Baca Juga:
"Untuk kegiatan produksi, dapat dilakukan sesuai dengan RKAB tiga tahunan dan saat ini produksi 2026 sedang dievaluasi," ujar Yuliot, Rabu (25/3/2026).
Pencabutan izin ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) setelah melakukan audit lingkungan dan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran alih fungsi lahan.
Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan proses pencabutan izin kini sepenuhnya berada di tangan Kementerian ESDM.
Sebelumnya, izin pengelolaan tambang Martabe sempat menjadi sorotan publik karena dugaan keterlibatan PTAR dalam memperburuk dampak Siklon Senyar yang melanda Sumatera Utara pada November 2025, memicu banjir dan longsor di wilayah sekitar.
Namun, hasil audit lingkungan Satgas PKH tidak menemukan pelanggaran signifikan, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengembalikan izin operasi.
Chief Operating Officer PTAR, Danantara Dony Oskaria, menegaskan pemerintah tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi investor dalam pengelolaan tambang emas Martabe.
"Kita mencermati proses pencabutan izin dan alih kelola dengan prinsip fair terhadap investor yang terlibat," katanya.
Tambang emas Martabe, yang mulai konstruksi pada 2008 dan berproduksi sejak 2012, memiliki luas konsesi awal 6.560 km², kini tersisa 130.252 hektare yang mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal.
Mayoritas saham PTAR dimiliki PT Danusa Tambang Nusantara, anak perusahaan PT Pamapersada Nusantara dan PT United Tractors Tbk.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memuji kemandirian dan kekuatan Aisyiyah Kota Medan saat menghadiri Milad ke109 sekaligu
POLITIK
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Partai Amanat Nasional PAN ikut mendorong lebih banyak progra
POLITIK
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI