Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
JAKARTA – Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab, mendesak agar mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Letjen TNI Yudi Abrimantyo, diperiksa terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026.
Amiruddin menyatakan pencopotan jabatan Kabais TNI merupakan langkah awal pertanggungjawaban pimpinan, namun tidak cukup untuk menghadirkan keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia.
"Langkah pencopotan itu belum merupakan upaya menghadirkan keadilan dan pemenuhan HAM," ujarnya, Jumat (27/3/2026).Baca Juga:
Dia menekankan perlunya pemeriksaan transparan yang dilakukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, untuk memastikan derajat keterlibatan serta tanggung jawab komando terhadap aksi teror tersebut.
"Panglima TNI perlu membuka akses kepada pihak-pihak terkait, terutama Komnas HAM, untuk mendalami keterlibatan masing-masing anggota TNI yang diduga terlibat langsung maupun tidak langsung," kata Amiruddin.
Sebelumnya, Puspom TNI telah menahan empat prajurit BAIS TNI berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES, yang berasal dari TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Dua dari mereka merupakan eksekutor penyiraman, sementara dua lainnya masih dalam proses pemeriksaan.
Hingga kini, motif, peran rinci, dan kronologi lengkap penyerangan terhadap Andrie Yunus belum diungkap secara publik.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas karena peristiwa serupa telah terjadi beberapa kali tanpa pertanggungjawaban hukum yang memadai.
Amiruddin menegaskan, pemeriksaan terhadap eks Kabais TNI sangat penting bagi penegakan hukum, transparansi, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.*
(k/dh)
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN