JAKARTA — Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, menegaskan proses hukum terhadap empat prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis harus berjalan.
Ia menekankan, dalam sistem militer, rantai komando bersifat tegas sehingga pihak yang memberi perintah juga harus dimintai pertanggungjawaban.
"Di lingkungan TNI, jelas siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Setiap tindakan pasti berangkat dari perintah," kata Hasanuddin, Kamis, 26 Maret 2026.Baca Juga:
Menurut dia, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Pemberi perintah, yang diduga berasal dari struktur komando, harus turut diproses melalui hukum militer.
Kasus ini melibatkan empat prajurit BAIS TNI yang diduga melakukan penyiraman terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus.
Hasanuddin menyebut, peristiwa tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh Tim Intelijen Komisi I DPR sesuai Undang-Undang Intelijen Negara.
Hasil penyelidikan nantinya akan diserahkan kepada pemerintah.
Namun, ia mengakui DPR tidak memiliki kewenangan memaksa institusi militer membuka proses secara transparan. Ia menilai keterbukaan pemerintah akan menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi.
"Kalau pemerintah terbuka, perkembangan bisa disampaikan berkala. Tapi jika ditutup, itu mencerminkan penurunan kualitas demokrasi," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Yudi Abrimantyo telah menanggalkan jabatannya menyusul keterlibatan anggotanya dalam kasus tersebut.
Kepala Pusat Penerangan TNI Aulia Dwi Nasrullah menyatakan langkah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban institusional.
Kasus penyiraman terhadap aktivis ini kembali menyoroti isu akuntabilitas aparat keamanan serta pentingnya penegakan hukum yang transparan dalam struktur militer.*
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi sorotan saat menghadiri sidang pembacaan tunt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa peluncuran buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi merupakan la
NASIONAL
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mengungkap bahwa persoalan kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita d
EKONOMI
DELI SERDANG Personel TNI dari Kodim 0204/Deliserdang menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang perjudian dan peredaran narkoba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dapat mengusulkan menu makanan sesuai dengan selera mereka. Usulan tersebut
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tidak menerima gugatan uji materi terkait ketentuan kuota internet yang hangus dalam UndangUndan
NASIONAL
JAKARTA Isu kenaikan utang negara yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai pemahaman fiskal yang keliru.
EKONOMI
TANJUNG JABUNG TIMUR Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat tipis pada perdagangan Rabu (13/5/2026). Mata uang Garuda
EKONOMI
JAKARTA Bank Syariah Indonesia (BSI) terus memperluas dukungan terhadap program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gra
EKONOMI
