Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, memastikan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) telah diserahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Rabu (25/3/2026).
Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
"Baik terima kasih, jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kepala BAIS," ujar Aulia.Baca Juga:
Namun ketika ditanya apakah hal itu berarti pencopotan, Aulia hanya menjawab singkat: "Terima kasih."
Hingga kini, Mabes TNI belum mengumumkan siapa pengganti Letjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai Kepala BAIS.
Upaya konfirmasi kepada Panglima TNI Agus Subiyanto maupun Yudi juga belum membuahkan respons.
Dalam perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, empat anggota BAIS TNI diduga terlibat.
Keempat prajurit yang telah ditahan masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES, berasal dari TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
Mereka kini ditahan di Pomdam Jaya.
Dua dari empat tersangka diduga sebagai pelaku langsung penyiraman, sementara dua lainnya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Puspom TNI belum merinci secara lengkap peran masing-masing tersangka, termasuk motif dan kronologi kejadian.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggota intelijen TNI dan menimbulkan pertanyaan tentang keamanan internal serta pengawasan aparat di tubuh TNI.*
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN