Ketua DPD Minta Pemerintah Tambah Anggaran Penanganan Gempa NTT
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin meminta pemerintah pusat menambah dukungan anggaran untuk penanganan dampa
NASIONAL
JAKARTA – TNI mengonfirmasi bahwa penyidikan terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus (AY), masih berlangsung.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan bahwa penanganan perkara ini berada di bawah kendali Puspom TNI, karena terduga pelakunya merupakan anggota TNI dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
"Hingga saat ini, proses penyidikan terhadap empat personel yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap saudara AY sedang berjalan," ujar Aulia dalam keterangan pers yang disampaikan kepada wartawan, Senin (23/3).Baca Juga:
Aulia mengimbau masyarakat untuk bersabar sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
"Mohon menunggu sampai seluruh proses penyidikan oleh penyidik Puspom TNI selesai dilaksanakan," katanya.
Puspom TNI sebelumnya telah mengamankan empat anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus.
Keempat tersangka adalah NDP (Kapten), SL (Lettu), BHW (Lettu), dan ES (Serda), yang semuanya merupakan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari dua matra, yakni Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
Keempat tersangka kini tengah ditahan di Pomdam Jaya, Jakarta.
Mereka dijerat dengan Pasal 467 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam dengan hukuman penjara bervariasi, mulai dari empat hingga tujuh tahun.
Meskipun kasus ini masih dalam tahap penyidikan, pihak berwenang telah mengidentifikasi para pelaku dan mendalami motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Andrie, yang merupakan seorang aktivis HAM, sebelumnya sempat mengalami serangan berupa penyiraman air keras yang mengakibatkan luka serius pada wajahnya.
Insiden ini memicu kecaman dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun kelompok hak asasi manusia.
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin meminta pemerintah pusat menambah dukungan anggaran untuk penanganan dampa
NASIONAL
JAKARTA Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menilai pengamalan nilainilai Pancasila semakin penting di tengah
NASIONAL
BANDA ACEH Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), berujung kericuhan. Mas
PERISTIWA
LABUAN BAJO Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta enam kabupaten terdampak parah gempa di Nusa
NASIONAL
JAKARTA Tiga mobil kepresidenan klasik yang pernah digunakan para presiden Indonesia dipamerkan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta me
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di tingkat pedagang eceran nasional pada Minggu (16/8/2026) tercatat bervariasi. Berdasarkan data Pusa
EKONOMI
SIMALUNGUN Gempa bumi magnitudo (M) 6,4 mengguncang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (15/8/2026) sore. Meski guncangan cukup ku
EKONOMI
JAKARTA Tiga gempa kuat mengguncang sejumlah wilayah Indonesia dalam waktu berdekatan pada Sabtu (15/8/2026). Gempa terjadi di Nusa Tengga
NASIONAL
JAKARTA Korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 51 orang. Data tersebut meru
PERISTIWA
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di Bengkulu terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengada
HUKUM DAN KRIMINAL