Rico Waas Kukuhkan Mantan Pemain PSMS: Saatnya Legenda Bangkitkan Sepak Bola Medan
MEDAN Semangat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola Medan membara di Stadion Kebun Bunga, Minggu 14/6/2026. Wali Kota Medan Rico T
OLAHRAGA
JAKARTA – Organisasi masyarakat sipil, Imparsial, menilai pengunduran diri Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo dari jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI sebagai manuver untuk menyelamatkan aktor intelektual kasus percobaan pembunuhan aktivis Andrie Yunus dengan air keras.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyebut langkah TNI yang cepat mengganti pimpinan tanpa kejelasan status hukum menimbulkan kesan seolah militer telah bertindak tegas.
Namun, menurut Ardi, strategi ini justru berpotensi memutus rantai pertanggungjawaban di level atas.Baca Juga:
"Proses hukum nantinya hanya berhenti pada pelaku lapangan, sementara struktur komando di atasnya 'diamankan' melalui mutasi jabatan. Maka aktor intelektual di balik penyerangan Andrie Yunus kemungkinan tidak akan tersentuh hukum," kata Ardi, Kamis (26/3).
Ardi menambahkan, penyerahan jabatan tanpa penjelasan transparan berpotensi memunculkan spekulasi publik.
"Apakah ini langkah proaktif penyidikan karena indikasi keterlibatan langsung, atau sekadar mutasi administratif akibat kelalaian fungsi pengawasan? Tanpa akuntabilitas publik, langkah ini terlihat ambigu dan mengaburkan substansi masalah," ujar Ardi.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menyoroti rencana revitalisasi TNI yang diumumkan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasurlah, Rabu (25/3) malam.
Agenda tersebut meliputi sanksi hukum dan mekanisme peradilan militer bagi anggota yang melanggar hukum.
Koalisi menilai revitalisasi tersebut justru bertolak belakang dengan prinsip reformasi TNI.
"Penghukuman anggota militer melalui peradilan militer untuk tindak pidana umum bukan jawaban bagi korban. Semua warga negara wajib tunduk pada peradilan umum," tegas perwakilan koalisi, M. Isnur.
Isnur menekankan, BAIS TNI selama ini kerap disalahgunakan untuk urusan dalam negeri, termasuk dugaan keterlibatan dalam kasus kerusuhan Agustus lalu dan kasus Andrie Yunus.
"Tugas intelijen strategis hanya untuk ancaman eksternal yang membahayakan kedaulatan negara. Mengawasi masyarakat sipil dan melakukan kekerasan adalah intelijen hitam yang dilarang dalam demokrasi," kata Isnur.
MEDAN Semangat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola Medan membara di Stadion Kebun Bunga, Minggu 14/6/2026. Wali Kota Medan Rico T
OLAHRAGA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memuji kemandirian dan kekuatan Aisyiyah Kota Medan saat menghadiri Milad ke109 sekaligu
POLITIK
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Partai Amanat Nasional PAN ikut mendorong lebih banyak progra
POLITIK
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI