Sengketa Lahan Tambang Martabe Berlarut, Ganti Rugi Tak Kunjung Jelas dan Komitmen Dipertanyakan

TAPANULI SELATAN – Konflik agraria antara Parsadaan Siregar Siagian dengan PT Agincourt Resources hingga kini belum menunjukkan titik terang.

Sengketa lahan seluas kurang lebih 190 hektare masih menggantung tanpa kepastian hukum, memicu kekecewaan masyarakat adat.

Hingga Sabtu (28/3/2026), tuntutan ganti rugi atas lahan yang diklaim telah lama dikuasai perusahaan tambang tersebut belum juga terealisasi. Kondisi ini memperpanjang polemik yang telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.

Baca Juga:

• Pemerintah Kembalikan Izin Lingkungan PTAR, Tambang Emas Martabe Resmi Berproduksi Lagi

Kuasa hukum Parsadaan Siregar Siagian, RHa Hasibuan, menyampaikan kritik terhadap pihak perusahaan yang dinilai belum menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan kewajiban kepada masyarakat adat.

Menurutnya, proses verifikasi lahan telah dilakukan sejak lama, bahkan atas permintaan perusahaan. Proses tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, hingga tim fasilitasi dan forum masyarakat.

"Kiranya ada ganti rugi atau penyelesaian dari PT AR kepada Parsadaan Siregar Siagian agar perkara ini tidak berkepanjangan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap menempuh jalur hukum apabila tidak ada penyelesaian konkret dari perusahaan.

"Jika tidak ada penyelesaian, kami akan terus menempuh jalur hukum sampai kapan pun," tegasnya.

Di sisi lain, pihak perusahaan melalui Senior Manager Corporate Communications, Katarina Siburian Hardono, menyatakan bahwa seluruh operasional perusahaan telah berjalan sesuai izin resmi pemerintah serta berpedoman pada prinsip kepatuhan hukum.

"Proses perolehan dan penggunaan lahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui mekanisme ganti rugi kepada pihak yang secara hukum berhak," jelasnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat perbedaan pandangan, perusahaan menghormati proses penyelesaian melalui jalur hukum yang berlaku.

Perusahaan juga menegaskan bahwa operasional Tambang Emas Martabe yang dikelolanya termasuk dalam kategori Objek Vital Nasional, sehingga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keselamatan operasional, pekerja, serta masyarakat sekitar.

Selain persoalan lahan, insiden pelarangan terhadap sejumlah wartawan saat meliput sidang lapangan pada 12 Februari 2026 turut menjadi perhatian. Saat itu, kegiatan konferensi pers diarahkan untuk dilakukan di luar area operasional tambang.

Menanggapi hal tersebut, Katarina menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil secara persuasif demi menjaga standar keselamatan dan keamanan.

"Konferensi pers diarahkan ke lokasi umum di luar perimeter tambang untuk memastikan keamanan dan keselamatan," ujarnya.

Di tengah dinamika yang terus berlangsung, sidang putusan terkait sengketa ini dijadwalkan akan digelar pada 2 April 2026.

"Kita tunggu hasil sidang nanti," kata RHa Hasibuan.

Berlarutnya konflik ini memunculkan pertanyaan terkait komitmen penyelesaian sengketa. Di satu sisi perusahaan menyatakan telah menjalankan prosedur hukum, namun di sisi lain masyarakat adat masih menunggu kejelasan atas hak mereka.

Jika tidak segera diselesaikan secara transparan dan berkeadilan, sengketa ini berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas di wilayah Tapanuli Selatan.*

(dh)

Hindari Sengketa Tanah, Kantah Tabanan Imbau Warga Segera Urus Balik Nama Sertipikat: Begini Caranya!

Saksi BPN Mengaku Tak Tahu Kewajiban 20 Persen Lahan dalam Kasus Eks PTPN–Ciputra Land

Perumahan Mewah CitraLand Mulai Dipasarkan Meski Kewajiban Penyerahan 20 Persen Lahan Belum Terealisasi, Kerugian Capai Rp263,4 Miliar

Ternyata Ini Alasan NDP Belum Serahkan 20 Persen Lahan Eks PTPN ke Negara

Kunjungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Dalam Rangka Kordinasi Penerbitan Sertipikat Pulau di Wilayah Kota Tanjungbalai dengan Kanwil BPN Provsu

Kemensos Pastikan Pencairan Bansos PKH dan BPNT Bagi Penerima Baru Segera Tersalurkan