PJS Babel juga mengimbau agar seluruh organisasi pers di Bangka Belitung bersatu dan menunjukkan solidaritas.
Kebebasan pers adalah fondasi dari demokrasi yang harus dijaga bersama.
"Ini bukan hanya soal PWI. Ini tentang martabat pers secara keseluruhan, tentang keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Kami menegaskan, tidak ada ruang bagi intimidasi terhadap wartawan dan media di Bangka Belitung," pungkasnya.
Pasca peristiwa tersebut, banyak organisasi pers yang menyuarakan dukungan dan solidaritas kepada PWI Babel.
Seluruh elemen pers di Bangka Belitung kini lebih sadar akan pentingnya menjaga kebebasan pers agar tetap terjaga dengan baik.
Organisasi pers juga berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi aksi-aksi premanisme yang dapat merusak tatanan demokrasi di daerah ini.*
(ad)
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
