Polda Metro Jaya Resmi Serahkan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus ke Puspom TNI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus dugaan korupsi kuota haji tidak akan berhenti pada penetapan tersangka sebelumnya.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan pihaknya terus mengumpulkan bukti untuk menetapkan tersangka baru dari klaster penyelenggara negara maupun pihak swasta.
"Tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini karena ada klaster pihak penyelenggara negaranya maupun dari pihak swastanya," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/3).Baca Juga:
Dua tersangka baru yang ditetapkan pada 30 Maret 2026 adalah Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Aziz Taba.
Penetapan ini dinilai sebagai progres positif berkat dorongan masyarakat dan kelengkapan bukti penyidik.
Kasus ini pertama kali disidik KPK pada 9 Agustus 2025 terkait kuota haji Indonesia 2023–2024. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026.
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp622 miliar, diumumkan KPK pada 4 Maret 2026.
Yaqut Cholil sempat menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026 sebelum dikembalikan ke Rutan KPK pada 24 Maret 2026. Gus Alex juga ditahan di Rutan Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada 17 Maret 2026.
KPK menegaskan penanganan kasus ini akan tetap berlanjut, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas agar seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.*
(an/dh)
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin pelaksanaan Apel Jam Pimpinan di halaman Mako P
NASIONAL
UNGASAN Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, Bhabinkamtibmas Desa Ungasan, AIPTU I Ketut Nuada, bersama Bakamd
PARIWISATA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK
MEDAN Polisi akan melakukan penyitaan terhadap seluruh aset milik Andi Hakim Febriansyah (AHF), tersangka penggelapan uang Gereja Katoli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) kembali mengalami penurunan pada hari ini, Selasa, 31 Maret 2026. Berdasarkan data
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan untuk sejumlah pengusaha rokok terkait penyidikan kasus dug
HUKUM DAN KRIMINAL