Profil Tiga Pahlawan TNI yang Gugur dalam Misi Perdamaian UNIFIL di Lebanon
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
DENPASAR – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, melakukan audiensi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar, Senin (30/3).
Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi antara instansi penegak hukum dalam rangka mempersiapkan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan digelar pada 17 April mendatang.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Lounge Polresta Denpasar ini dihadiri oleh Eem Nurmanah yang didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah.Baca Juga:
Mereka disambut langsung oleh Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Leonardo David Simatupang, beserta jajaran.
Fokus utama dari pertemuan ini adalah memastikan kesiapan sosialisasi yang melibatkan berbagai Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Eem menekankan pentingnya pemahaman yang seragam di kalangan APH agar implementasi regulasi baru ini dapat dipahami dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali.
"Pemahaman yang seragam antara kepolisian dan kementerian sangat penting, karena kami ingin masyarakat mendapatkan pemahaman yang tepat terkait regulasi baru, seperti KUHP dan KUHAP. Selain itu, kami juga menguatkan program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang sudah mencakup 717 desa di Provinsi Bali," ujar Eem dalam pertemuan tersebut.
Program Posbankum menjadi sorotan dalam upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu.
Dengan adanya kolaborasi antara Kemenkum, paralegal, dan APH, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka, serta memanfaatkan layanan hukum secara maksimal.
Kombes Pol. Leonardo David Simatupang turut menegaskan kesiapan Polresta Denpasar untuk menjadi bagian dari program ini.
Ia mengatakan, "Kami siap terlibat aktif dalam program Posbankum dan menjadi narasumber untuk memberikan edukasi hukum hingga ke tingkat akar rumput. Hal ini penting agar masyarakat lebih paham tentang regulasi dan tidak ada kesalahpahaman di lapangan."
Kapolresta juga menyoroti pentingnya literasi tentang konsep Restorative Justice (keadilan restoratif), yang kini menjadi bagian dari perubahan dalam sistem hukum Indonesia.
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek instalasi komunikasi dan pembuatan video profil desa, Amsal Sitepu, telah dikeluarkan d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan optimalisasi program Makan Bergizi Gr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan Biodiesel
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia mengumumkan penerapan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang akan mulai berlaku pada 1 April
NASIONAL
LABUSEL Dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun menuju Indonesia Maju, Bunda PAUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labuse
PENDIDIKAN
SEOUL Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Pangkalan Udara Seoul (Seoul Air Base/K16), Seongnam, Korea Selatan pada S
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langka
EKONOMI