Komnas HAM Selidiki Ancaman Digital terhadap 12 Saksi Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Polda Metro Jaya meminta keterangan jurnalis sekaligus pembawa acara televisi Karni Ilyas terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pemeriksaan dilakukan pada Senin, 30 Maret 2026.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan dalam kapasitas Karni sebagai saksi.Baca Juga:
Pemeriksaan berkaitan dengan program televisi yang membahas isu ijazah tersebut.
"Ada panggilan dari penyidik terkait saksi perkara ijazah sebagai saksi peristiwa. Kami masih mendalami, dan Pak Karni hadir sebagai saksi," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 1 April 2026.
Menurut Budi, selain Karni, penyidik juga memanggil sejumlah petinggi media.
Namun, ia belum merinci identitas media yang dimaksud.
Kepolisian, kata dia, tengah menelusuri keterkaitan antara materi tayangan dengan perkara yang sedang diselidiki.
Penyidik juga akan menelaah isi siaran yang ditayangkan di media massa.
"Kami akan melihat cuplikan tersebut apakah ada ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Ini masih kami dalami," ujar Budi.
Selain Karni, nama jurnalis Aiman Witjaksono disebut akan dimintai keterangan pada Kamis, 2 April 2026.
Namun, Budi menyatakan pihaknya belum menerima informasi lanjutan terkait jadwal pemeriksaan tersebut.
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL