Medan Siapkan Bantuan Rp 200 Ribu per Bulan untuk 10.000 Warga, Ini Syaratnya
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
MEDAN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo, Dona Martinus, mengatakan pihaknya diberikan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir apakah menerima putusan atau menempuh upaya hukum lebih lanjut.
"Selanjutnya kami pikir-pikir atas keputusan tersebut. Tujuh hari diberi waktu pikir-pikir," ujarnya seusai sidang di ruang utama PN Medan, Rabu (1/4/2026).Baca Juga:
Dona menegaskan, meski masih mempertimbangkan langkah hukum, Kejari Karo tetap menghormati keputusan hakim yang membebaskan Amsal Sitepu dari seluruh dakwaan.
"Kami tetap menghormati putusan hakim," kata Dona singkat.
Majelis Hakim PN Medan, yang diketuai Muhammad Yusafrihardi Girsang, dengan dua hakim anggota, Muhammad Kasim dan Gustap Marpaung, menyatakan Amsal tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider.
"Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan.
Hakim juga memulihkan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, dan martabat Amsal Sitepu.
Setelah putusan dibacakan, jaksa penuntut umum maupun terdakwa diberikan waktu satu minggu untuk menentukan apakah akan mengajukan banding.
Putusan ini menjadi titik penting bagi dunia ekonomi kreatif, mengingat Amsal Sitepu dikenal sebagai sosok yang aktif mempromosikan video profil desa sebagai bagian dari pengembangan industri kreatif lokal.*
(km/ad)
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memuji kepemimpinan mantan Presiden ke7 Joko Widodo saat berkunjung ke kedia
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta keterangan jurnalis sekaligus pembawa acara televisi Karni Ilyas terkait dugaan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BU
NASIONAL