BNI Dukung Penuh Proses Hukum Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana di Aek Nabara
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo, Dona Martinus, mengatakan pihaknya diberikan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir apakah menerima putusan atau menempuh upaya hukum lebih lanjut.
"Selanjutnya kami pikir-pikir atas keputusan tersebut. Tujuh hari diberi waktu pikir-pikir," ujarnya seusai sidang di ruang utama PN Medan, Rabu (1/4/2026).Baca Juga:
Dona menegaskan, meski masih mempertimbangkan langkah hukum, Kejari Karo tetap menghormati keputusan hakim yang membebaskan Amsal Sitepu dari seluruh dakwaan.
"Kami tetap menghormati putusan hakim," kata Dona singkat.
Majelis Hakim PN Medan, yang diketuai Muhammad Yusafrihardi Girsang, dengan dua hakim anggota, Muhammad Kasim dan Gustap Marpaung, menyatakan Amsal tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider.
"Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan.
Hakim juga memulihkan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, dan martabat Amsal Sitepu.
Setelah putusan dibacakan, jaksa penuntut umum maupun terdakwa diberikan waktu satu minggu untuk menentukan apakah akan mengajukan banding.
Putusan ini menjadi titik penting bagi dunia ekonomi kreatif, mengingat Amsal Sitepu dikenal sebagai sosok yang aktif mempromosikan video profil desa sebagai bagian dari pengembangan industri kreatif lokal.*
(km/ad)
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN