JAKARTA – Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Rismon Sianipar, menandatangani proses restorative justice (RJ) di Polda Metro Jaya, Rabu (1/4/2026).
Langkah ini dilakukan sebagai penyelesaian hukum atas empat laporan pencemaran nama baik yang diajukan Jokowi, Andi Kurniawan, Maret Sueken, dan Leuchmanan.
Rismon menegaskan, kesepakatan RJ ini bagian dari upaya mencapai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dirinya.Baca Juga:
"Keempat pihak telah setuju agar proses RJ ini dijalankan, termasuk Pak Jokowi," kata Rismon kepada wartawan.
Ia menambahkan, keputusan mengikuti RJ tidak dipengaruhi pihak manapun, melainkan murni berdasar penelitian terbarunya terkait ijazah Jokowi, yang melibatkan variabel geometri, pencahayaan, dan resolusi dokumen.
"Tidak ada pengaruh dari siapa pun. Ini murni hasil penelitian saya," tegasnya.
Rismon juga menyatakan akan menyelesaikan revisi bukunya terkait ijazah Jokowi.
Buku baru ini direncanakan setebal sekitar 700 halaman dan memuat kesimpulan berbeda dari buku sebelumnya, Jokowi's White Paper (JWP), yang ditulis bersama Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma.
"Ini bentuk tanggung jawab saya sebagai peneliti, sekaligus tanggung jawab terhadap Pak Jokowi, Wapres Gibran, dan keluarga besar beliau," ujar Rismon.
Ia menambahkan, hasil temuan terbarunya kemungkinan akan diserahkan langsung kepada Jokowi.
Salah satu pelapor, Maret Sueken, menegaskan SP3 yang akan diterbitkan hanya berlaku untuk Rismon.
"Hari ini finalisasi RJ sudah selesai, khusus untuk Bung Rismon. Bukan yang lain," katanya.
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
