JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan KPK yang mengalihkan status tahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tahanan rumah.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah dan kredibilitas Lembaga Antirasuah.
"Kami akan terus mengawasi penanganan perkara ini, khususnya dari sisi etik," ujar Ketua Dewas KPK Gusrizal di Jakarta, Rabu (1/4/2026).Baca Juga:
Gusrizal menambahkan, setiap aduan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui prosedur aduan baku (POK) yang berlaku di Dewas.
Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting untuk memastikan penegakan hukum di KPK berjalan transparan dan akuntabel.
"Kami sangat menghargai peran serta publik dalam memantau jalannya penegakan hukum di KPK," kata Gusrizal.
Laporan ini diajukan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Boyamin mempertanyakan alasan KPK mengeluarkan Yaqut dari tahanan rutan.
Awalnya, KPK menyebut alasan kesehatan, padahal sebelumnya disebut karena permintaan keluarga.
Perbedaan alasan ini yang memicu dugaan kelalaian prosedur etik.
Dalam tindak lanjutnya, Dewas KPK diminta untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Saksi tegas akan dimintai keterangan jika ditemukan indikasi pelanggaran etik oleh pejabat KPK.
Boyamin menegaskan, pengawasan Dewas sangat penting agar keputusan lembaga antirasuah tetap kredibel dan tidak menimbulkan persepsi negatif di mata publik.*
(mt/ad)
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
