MEDAN – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan dana yang mengatasnamakan institusi tersebut di wilayah Aek Nabara, Sumatera Utara.
Langkah ini menyusul penangkapan Andi Hakim Febriansyah, mantan pejabat BNI Rantau Parapat Unit Aek Nabara, oleh Polda Sumut berdasarkan laporan internal BNI.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyatakan bahwa perseroan tidak mentolerir segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan nasabah maupun masyarakat.Baca Juga:
"Kasus ini kami laporkan secara proaktif kepada aparat penegak hukum, dan kami mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan hingga penangkapan pihak yang diduga terlibat. Kami berkomitmen mendukung penuh proses hukum hingga tuntas," ujar Okki dalam pernyataan tertulis, Rabu (1/4).
BNI menegaskan, dugaan pelanggaran ini merupakan tindakan individu di luar mekanisme perbankan resmi dan tidak terkait dengan produk maupun sistem core banking BNI.
Perseroan juga menekankan tidak terdapat pencatatan transaksi yang relevan dalam sistem resmi.
Sebagai bentuk itikad baik, BNI melakukan komunikasi intensif dengan pihak terkait dan terus mendorong proses hukum berjalan objektif, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi reputasi dan kepercayaan publik.
"Perkembangan ini menjadi momentum penting untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan memberikan kepastian hukum. Kami juga terus mengedepankan pendekatan konstruktif dalam penyelesaian, sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada masyarakat," tambah Okki.
Ke depan, BNI menegaskan akan memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kontrol operasional, serta memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Perseroan juga mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penawaran yang mengatasnamakan institusi keuangan dan memastikan seluruh transaksi melalui kanal resmi yang dapat diverifikasi.*
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
