Tegakkan Transparansi, Kepala Imigrasi Batam Dicopot dan Lima Pejabat Ditarik ke Jakarta

BATAM – Kepala Imigrasi Kota Batam, Hajar Aswad, dicopot dari jabatannya setelah terjerat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di Pelabuhan Internasional Batam Center, Kepulauan Riau (Kepri).

Tidak hanya Hajar Aswad, sejumlah pejabat lainnya di Kantor Imigrasi Batam, termasuk Kepala Bidang, Kepala Seksi, supervisor, dan satu petugas berinisial JS, juga ditarik ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kepri, Ujo Sutojo, mengonfirmasi bahwa penarikan pejabat tersebut bertujuan untuk pendalaman kasus oleh Direktorat Patnal.

Baca Juga:

• Kejati Kepri Ajukan Banding Atas Vonis Fandi Ramadhan, Lalu Bagaimana Permintaan Maaf JPU di Hadapan DPR?

"Betul, (Kepala Kantor Imigrasi Batam) ditarik ke pusat untuk penugasan sementara dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut. Ini bagian dari tanggung jawab organisasi dan pendalaman oleh Direktorat Patnal," kata Ujo saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2026).

Ujo menegaskan bahwa langkah penarikan tersebut bukan merupakan pemberhentian permanen, melainkan penugasan sementara.

"Bukan diberhentikan, ini penugasan sementara. Nanti lihat hasil pemeriksaan dari direktorat karena pemeriksaan dilakukan di Jakarta," ujarnya.

Seluruh pejabat yang terlibat, termasuk Hajar Aswad, kini berstatus sebagai terperiksa dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Adapun JS, petugas Imigrasi yang terlibat, telah dinonaktifkan dari jabatannya dan tidak lagi bertugas di Pelabuhan Batam Center.

Proses Pembenahan di Tubuh Imigrasi

Ujo juga menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pembenahan yang sedang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi.

Pihaknya mengapresiasi dukungan dari pimpinan pusat yang mendorong transparansi dan perbaikan dalam sistem di tubuh Imigrasi.

"Saya apresiasi kepemimpinan pusat. Pak Menteri dan Pak Dirjen mendukung penuh pembenahan. Harus ada transparansi dan kesungguhan dalam memperbaiki organisasi," kata Ujo.

Sementara itu, terkait pengganti sementara Kepala Imigrasi Batam, Ujo menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada penunjukan resmi.

Untuk sementara, Ujo yang akan memimpin langsung koordinasi internal dan pengendalian agar pengawasan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar di Batam.

Kasus pungli ini mencuat setelah laporan dari masyarakat dan WNA yang merasa dipungut biaya ilegal di Pelabuhan Batam Center, yang merupakan salah satu pintu gerbang utama bagi lalu lintas orang dan barang antara Indonesia dan negara-negara tetangga.

Kejadian ini menjadi sorotan karena Batam adalah kawasan bebas, yang seharusnya menjadi contoh dalam pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik pungli.*

(d/dh)

Kejati Kepri Ajukan Banding Atas Vonis Fandi Ramadhan, Lalu Bagaimana Permintaan Maaf JPU di Hadapan DPR?

Buronan Internasional Pemimpin Sindikat Narkoba Eropa Berhasil Ditangkap di Bali, Bukti Komitmen Polri dalam Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Polda Bali Ungkap Kasus Penculikan dan Mutilasi WNA Ukraina, 7 WNA Ditahan, 6 Masuk "Red Notice"

Koster Apresiasi Kesembuhan WNA di RS Kasih Ibu, Dorong Bali Jadi Tujuan Wisata Medis yang Aman dan Berkualitas

Imigrasi Ngurah Rai Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal Meski Pegawai Terapkan WFA

Oknum Ngaku Instansi Diduga Minta Setengah Kilo Daging per Lapak, Pemkab Aceh Barat Selidiki Dugaan Pungli di Pasar Bina Usaha Meulaboh