Ketegangan Iran-AS Meningkat, Negara Arab Diminta Tarik Dukungan Militer
TEHERAN Pemerintah Iran mendesak negaranegara Arab untuk mengusir pasukan Amerika Serikat dari pangkalan militer di kawasan Timur Tenga
INTERNASIONAL
JAKARTA — Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan ketidaksesuaian dalam formula harga bahan bakar jenis RON 90 dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kompensasi PT Pertamina.
Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terdakwa Alfian Nasution, pada Rabu (1/4/2026).
Dalam persidangan tersebut, JPU menghadirkan delapan saksi, yang terdiri dari saksi lanjutan dan tambahan, berasal dari berbagai institusi, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, serta PT Kilang Pertamina Internasional.Baca Juga:
Keterangan saksi-saksi tersebut dinilai semakin memperkuat konstruksi pembuktian yang dibangun oleh tim JPU.
Salah satu fakta penting yang terungkap dalam persidangan adalah adanya ketidaksesuaian dalam usulan Harga Indeks Pasar (HIP) yang diajukan terdakwa.
Jaksa menyebutkan bahwa terdakwa menggunakan data tahun 2019 yang merupakan HIP Pertalite, padahal data tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar perhitungan. Usulan ini ternyata berimbas pada perbedaan signifikan antara harga yang diusulkan dan kondisi riil di lapangan.
"Fakta persidangan menunjukkan bahwa formula yang diajukan terdakwa tidak didasarkan pada data yang aktual, melainkan menggunakan data lama yang sudah tidak relevan," ujar Andi Setyawan, anggota tim JPU, di persidangan.
Lebih lanjut, jaksa juga menyoroti ketidaksesuaian dalam formula pencampuran bahan bakar yang diajukan. Terdakwa mengusulkan skema blending 50 persen Pertalite (RON 90) dan 50 persen Pertamax (RON 92).
Namun, dalam praktiknya, proses produksi di kilang maupun pengadaan impor menggunakan campuran NAFTA dengan HMOC 92. Hal ini menyebabkan biaya yang harus ditanggung negara menjadi lebih besar dari yang seharusnya.
Akibat dari penyimpangan formula harga ini, biaya kompensasi yang dibayarkan pemerintah menjadi membengkak, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Jaksa menegaskan bahwa seluruh keterangan saksi semakin menguatkan dugaan bahwa formula harga yang diajukan terdakwa tidak sesuai dengan kondisi riil, yang menguntungkan pihak tertentu di luar ketentuan yang berlaku.
Sidang lanjutan akan terus digelar untuk memperdalam pembuktian atas dugaan penyimpangan yang terjadi dalam penetapan kompensasi harga bahan bakar RON 90 tersebut.*
(dh)
TEHERAN Pemerintah Iran mendesak negaranegara Arab untuk mengusir pasukan Amerika Serikat dari pangkalan militer di kawasan Timur Tenga
INTERNASIONAL
MEDAN Situasi keamanan di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, kian memburuk. Aksi tawuran antar kelompok yang terjadi hampir se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur antariksa d
INTERNASIONAL
JAKARTA Penyakit campak tidak hanya menyerang anakanak. Kalangan dewasa, terutama di lingkungan urban, juga memiliki risiko terpapar pe
KESEHATAN
JAKARTA Sejumlah negara mulai berhasil melintasi Selat Hormuz meski ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum mereda.Jal
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman kerja sama di sektor industri jasa instalasi lepas pantai
EKONOMI
JAKARTA PT Pertamina (Persero) mempercepat pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi
EKONOMI
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Binjai menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan untuk perbaikan fasilitas Ma
POLITIK
JAKARTA Sejumlah kode redeem terbaru untuk gim daring Free Fire dirilis pada Sabtu, 4 April 2026. Kode tersebut dapat digunakan pemain u
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan menunjukkan tren penurunan pada Sabtu, 4 April 2026. Penurunan terjadi pada beberapa bahan pokok
EKONOMI