JAKARTA – Isu dugaan pendanaan dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mencuat setelah beredarnya video yang mengaitkan nama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dengan isu tersebut.
Menanggapi tudingan itu, Jusuf Kalla dengan tegas menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, ke aparat penegak hukum.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di kediamannya di Jakarta Selatan pada Minggu (5/4/2026), Jusuf Kalla menegaskan bahwa tuduhan yang menyebutkan dirinya sebagai pendana dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi adalah fitnah.Baca Juga:
"Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah mengenal Rismon secara pribadi," kata JK, yang juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun yang terkait dengan kasus tersebut.
Rencananya, laporan akan diajukan ke Bareskrim Polri pada hari Senin (6/4/2026), melalui kuasa hukumnya.
Jusuf Kalla menyatakan bahwa laporan tersebut bertujuan untuk "mencari kebenaran" dan membuktikan bahwa tuduhan terhadap dirinya adalah tidak berdasar.
Abdul Haji Talaohu, kuasa hukum Jusuf Kalla, mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk mendukung laporan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa proses pelaporan masih dalam tahap finalisasi mengenai lokasi pelaporan, yang bisa saja diajukan ke Bareskrim Polri atau Polda Metro Jaya.
"Langkah melaporkan Rismon Sianipar ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan yang telah dia sampaikan, karena ini menyangkut nama baik klien kami," jelas Abdul.
Menanggapi tuduhan tersebut, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, membantah bahwa kliennya pernah menyebut nama Jusuf Kalla.
Ia menjelaskan bahwa video yang beredar luas di media sosial bukanlah pernyataan asli dari Rismon, melainkan hasil manipulasi menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).
"Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK," ujar Jahmada. Menurutnya, AI digunakan untuk memanipulasi konten sehingga tampak seperti pernyataan yang autentik, padahal sebenarnya tidak.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL
JAKARTA Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS)Israel dan Iran kini memasuki bulan kedua, dengan dampak serius pada jalur
EKONOMI
JAKARTA Kabar baik bagi para survivor Free Fire! Garena kembali memberikan deretan kode redeem terbaru yang bisa diklaim secara gratis p
ENTERTAINMENT
