Menkeu Purbaya Minta Masyarakat Tenang: Harga BBM Subsidi Tidak Akan Naik Hingga Akhir 2026
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti
EKONOMI
JAKARTA – Isu dugaan pendanaan dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mencuat setelah beredarnya video yang mengaitkan nama Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dengan isu tersebut.
Menanggapi tudingan itu, Jusuf Kalla dengan tegas menyiapkan langkah hukum untuk melaporkan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, ke aparat penegak hukum.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di kediamannya di Jakarta Selatan pada Minggu (5/4/2026), Jusuf Kalla menegaskan bahwa tuduhan yang menyebutkan dirinya sebagai pendana dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi adalah fitnah.Baca Juga:
"Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah mengenal Rismon secara pribadi," kata JK, yang juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun yang terkait dengan kasus tersebut.
Rencananya, laporan akan diajukan ke Bareskrim Polri pada hari Senin (6/4/2026), melalui kuasa hukumnya.
Jusuf Kalla menyatakan bahwa laporan tersebut bertujuan untuk "mencari kebenaran" dan membuktikan bahwa tuduhan terhadap dirinya adalah tidak berdasar.
Abdul Haji Talaohu, kuasa hukum Jusuf Kalla, mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk mendukung laporan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa proses pelaporan masih dalam tahap finalisasi mengenai lokasi pelaporan, yang bisa saja diajukan ke Bareskrim Polri atau Polda Metro Jaya.
"Langkah melaporkan Rismon Sianipar ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan yang telah dia sampaikan, karena ini menyangkut nama baik klien kami," jelas Abdul.
Menanggapi tuduhan tersebut, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, membantah bahwa kliennya pernah menyebut nama Jusuf Kalla.
Ia menjelaskan bahwa video yang beredar luas di media sosial bukanlah pernyataan asli dari Rismon, melainkan hasil manipulasi menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).
"Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK," ujar Jahmada. Menurutnya, AI digunakan untuk memanipulasi konten sehingga tampak seperti pernyataan yang autentik, padahal sebenarnya tidak.
Di sisi lain, proses restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar kepada Polda Metro Jaya masih berlangsung.
Rismon, yang juga tersangka dalam kasus ini, telah melakukan pertemuan dengan Jokowi di Solo untuk menyampaikan permohonan maaf terkait tindakannya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyebutkan bahwa pihaknya akan bertindak sebagai fasilitator dalam penyelesaian melalui mekanisme RJ ini.
"Kami telah menerima permohonan tersebut dan akan memfasilitasi proses penyelesaian secara adil," kata Kombes Iman.
Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi telah melibatkan beberapa tokoh dengan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka
Tersangka dalam kasus ini dibagi dalam dua klaster: klaster pertama melibatkan tokoh-tokoh seperti Eggi Sudjana dan Kurnia Tri Rohyani, sementara klaster kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa.
Beberapa tersangka telah mengajukan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice, di antaranya Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, yang status tersangkanya telah dicabut.
Kasus ijazah palsu Jokowi masih terus bergulir, dengan berbagai pihak terlibat dan berbagai klaim yang saling bertentangan.
Masyarakat pun menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai proses hukum ini dan bagaimana langkah-langkah hukum akan diambil oleh pihak-pihak terkait.*
(tm/ad)
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti
EKONOMI
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa kebijakan One Day No Car (ODNC
PEMERINTAHAN
JAKARTA Selebgram Inara Rusli, yang kini memilih menggunakan nama panggung baru, Inara Sati, kembali mencuri perhatian publik dengan cerit
ENTERTAINMENT
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil lima saksi dari biro perjalanan atau travel agent terkait dugaan korupsi d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN