Komisi XIII DPR Rapat dengan Menteri HAM, Bahas Optimalisasi P5HAM
JAKARTA DPR RI melalui Komisi XIII menggelar rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di kompleks parlemen, Senayan
NASIONAL
MEDAN – Nama Lokot Nasution kembali disebut dalam sidang dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan di Pengadilan Negeri Medan.
Penyebutan ini muncul saat Jaksa KPK mempertanyakan salah satu saksi, David Oloan Sitanggang, Direktur PT Antaraksa, Senin (6/4/2026).
Jaksa Achmad Husin Madya menanyakan apakah David mengenal Lokot Nasution.Baca Juga:
David menjawab, "Saya tidak kenal, tapi saya tahu. Saya tahu dari Pak Wahyu, sebagai teman," jelasnya.
David memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Muhlis Hanggani Capah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 wilayah Sumatera Utara, dan Eddy Kurniawan Winarto, kontraktor swasta.
Selain jaksa, kuasa hukum Eddy, Daniel Pasaribu, juga menyinggung nama Lokot saat menanyakan pertemuan antara Wahyu dan Lokot di Jakarta.
David hanya menjawab singkat, "Hanya ketemu, saya tahu pembahasannya."
Ketua majelis hakim, Khamozaro Waruwu, menegaskan pertanyaannya mengenai siapa Lokot Nasution.
David menjawab, "Wahyu bertemu Lokot di Jakarta, cerita Wahyu. Setahu saya anggota dewan. Sebelumnya di Kemenhub (Kementerian Perhubungan)."
Meski namanya disebut beberapa kali, peran Lokot Nasution dalam perkara dugaan korupsi ini belum diungkap secara rinci.
Jaksa telah memanggil Lokot untuk hadir di persidangan, namun yang bersangkutan belum datang.
Diketahui, Lokot Nasution pernah menjabat sebagai PPK di DJKA Kemenhub pada 2017–2018.
Ia kemudian mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir 2019 dan terjun ke dunia politik, hingga terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara 2022–2027.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengaturan lelang proyek pembangunan jalur kereta api di Sumatera Utara, termasuk proyek Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB 6) senilai Rp 385 miliar yang dimenangkan PT Antaraksa bersama PT Waskita Karya dan Rinenggo.
Modus yang diungkap KPK melibatkan pemberian suap untuk memenangkan rekanan tertentu dalam proyek.
Terdakwa dalam kasus ini adalah Muhlis Hanggani Capah sebagai PPK dan Eddy Kurniawan Winarto dari pihak swasta.
Penyidikan kasus ini masih berlangsung dengan sejumlah tersangka telah ditetapkan KPK.*
(km/ad)
JAKARTA DPR RI melalui Komisi XIII menggelar rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di kompleks parlemen, Senayan
NASIONAL
ACEH JAYA Warga Aceh Jaya berduka atas berpulangnya Teungku Nyak Sandang bin Lamudin, tokoh masyarakat yang dikenal luas atas jasanya me
SOSOK
ACEH UTARA Sebelum menjabat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, sudah memulai pembangunan sebuah masjid di kampung h
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Tim Psychotalk Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) melakukan langkah konkret untuk mendukung pendidikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sejumlah konglomerat dunia diamdiam mulai berinvestasi di sektor pertanian
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus memperkuat tata kelola aset daera
PEMERINTAHAN
ACEH TENGAH Sejumlah desa di lima kecamatan di Aceh Tengah kembali dilanda banjir luapan akibat hujan deras yang mengguyur kawasan terse
PERISTIWA
GAZA Serangan udara kembali dilancarkan Israel Defense Forces (IDF) ke wilayah Jalur Gaza pada Senin, 6 April 2026, di tengah berlangsun
INTERNASIONAL
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons santai video viral pengamat politik Saiful Mujani yang menyinggung soal menjatuhkan Presiden Pra
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Saiful Mujani angkat bicara terkait potongan video viral yang menampilkan dirinya berbicara soal menjatuhkan
POLITIK