Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
JAKARTA — DPR RI melalui Komisi XIII menggelar rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Agenda utama rapat membahas optimalisasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, mengatakan isu hak asasi manusia menjadi semakin krusial di tengah tantangan yang kian kompleks, baik di tingkat nasional maupun global.Baca Juga:
"Hal ini menjadi sangat penting mengingat tantangan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks," kata Sugiat dalam rapat tersebut.
Dalam forum itu, Komisi XIII meminta penjelasan menyeluruh dari Kementerian HAM terkait capaian kinerja, kendala, serta strategi ke depan dalam pelaksanaan program P5HAM.
DPR, kata Sugiat, berkomitmen mendukung penguatan HAM melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Sementara itu, Pigai mengungkapkan pagu awal anggaran Kementerian HAM pada 2026 sebesar Rp718 miliar, namun menyusut menjadi Rp578 miliar setelah pemblokiran anggaran. Hingga 6 April 2026, realisasi anggaran tercatat sekitar Rp125 miliar atau 21,7 persen.
Menurut Pigai, salah satu fokus utama kementeriannya adalah memperluas sosialisasi nilai dan prinsip HAM kepada masyarakat. Ia menilai upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu HAM.
"Sekarang, masyarakat tidak hanya bicara soal hukum, tetapi juga soal pelanggaran HAM," ujar Pigai.
Ia menambahkan, program sosialisasi HAM memerlukan dukungan anggaran yang memadai karena proses membangun kesadaran publik tidak dapat dilakukan secara instan.*
(an/dh)
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi untuk membuka peluang melantai di
PEMERINTAHAN
BATU BARA Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Persoalan pendidikan di Aceh dinilai tidak sematamata berkaitan dengan kekurangan regulasi. Aceh justru memiliki sejumlah la
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi III DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang yang diduga hendak menunggangi aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang wanita berinisial AAFL, 26 tahun, yang bekerja sebagai disc jockey (DJ), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nama Nokia mungkin tidak lagi mendominasi pasar ponsel seperti pada masa kejayaannya. Namun, merek yang pernah menjadi salah sat
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pengendalian inflasi di Kota Medan menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi month t
EKONOMI
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Dr. Sutio Jumagi Akhirno, memimpin Sidang Luar Biasa pengambilan sumpah, pelantikan
NASIONAL