Umat Islam Perlu Jaga Konsistensi Ibadah agar Terhindar dari Futur
BANDA ACEH Direktur AlQur&039an Language Center, Zikran Amnar, mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi ibadah agar tidak terjebak
AGAMA
SIMALUNGUN — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun kembali memeriksa delapan aparatur sipil negara (ASN) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pelatihan ketahanan pangan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2025.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Simalungun, Yudi Sahputers, mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Rabu (8/4/2026) untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan yang tengah berjalan.
"Adapun para saksi yang hadir terdiri dari tujuh orang camat di Kabupaten Simalungun dan seorang koordinator serta administrator aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori," ujar Yudi, Kamis (9/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/L.2.24/Fd.1/02/2026 tertanggal 23 Februari 2026.
Sejak tahap penyidikan dimulai, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) telah memeriksa sedikitnya 110 saksi.
Para saksi tersebut meliputi kepala desa atau pangulu, sekretaris desa, camat, operator komputer dinas terkait, hingga pengurus BUMDes di wilayah Kabupaten Simalungun.
Menurut Yudi, langkah pemeriksaan lanjutan ini merupakan bagian dari upaya Kejari Simalungun untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan dan pengelolaan dana BUMDes.
"Penyidikan masih terus berjalan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan," katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Simalungun telah melakukan rangkaian pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan program tersebut.*
(tm/ad)
BANDA ACEH Direktur AlQur&039an Language Center, Zikran Amnar, mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi ibadah agar tidak terjebak
AGAMA
BINJAI Masyarakat Binjai Utara menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kota Binjai, Arif Jaka Sona, dari Fraksi PDI Perjuangan, di daerah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan kebijakan work from home
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menegaskan bahwa laporan dugaan makar terhadap pengamat politik Saiful Mujani belum tentu berlanjut ke proses h
HUKUM DAN KRIMINAL
MADIUN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 12 lokasi di Kota Madiun, Jawa Timur, sejak Senin, 6 April 2026 hingga Kamis, 9 Ap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengusaha Insanul Fahmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika di lemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang diduga melakukan penipuan d
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memastikan seluruh korban dalam peristiwa tanah longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibola
PEMERINTAHAN