JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme bersifat terbatas dan tetap berada dalam kendali aparat kepolisian.
Menurut Yusril, hal tersebut merujuk pada perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dalam aturan tersebut, TNI dapat dilibatkan jika terdapat permintaan resmi dari kepolisian.Baca Juga:
"Kalau sekiranya polisi memerlukan bantuan, TNI bisa di-BKO kepada polisi," ujar Yusril, Sabtu (11/4/2026).
Ia menjelaskan, skema Bantuan Kendali Operasi (BKO) menempatkan TNI sebagai unsur pendukung dalam operasi yang tetap dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dengan demikian, peran TNI tidak berdiri sendiri dalam penanganan terorisme.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak mengaku tidak mengikuti langsung pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.
Namun ia menilai, seluruh warga negara memiliki kewajiban menjaga keamanan negara.
"Kalau memang diperlukan dan diatur porsinya, kami ikut aturan," kata Maruli.
Pemerintah saat ini masih membahas rancangan Perpres yang akan mengatur secara lebih rinci peran TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme.
Pembahasan dilakukan melalui panitia antar kementerian.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut rancangan beleid tersebut belum rampung. Ia menambahkan, proses pembahasan masih berlangsung dan akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti praktik trade misinvoicing atau manipulasi faktur dalam perdaga
EKONOMI
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) mengukuhkan 262 wisudawan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Magister ke50
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkap perannya dalam membantu aparat kepolisian membongkar kasus penipuan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial TH alias D (48) yang diduga mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 1.953 orang tewas akibat serangan militer Israel sejak 2 Maret 2026. Ratusan ko
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah tidak keberatan atas langkah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mengg
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan kesediaannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar berencana melayangkan somasi kepada pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Seorang balita berinisial AZH di Kabupaten Indramayu sempat dilaporkan terlindas kendaraan operasional Makan Bergizi Gratis (M
PERISTIWA
